Soal Ngaku Orang Dekat, Gubernur akan Tindak OPD tak Taat Aturan  

PADANG  - Gubernur Mahyeldi akan menindaktegas organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak taat aturan dalam menjalankan program pemerintah.Hal tersebut disampaikan Mahyeldi sebagai jawaban atas pertanyaan Fraksi Gerindra terkait interupsi tentang adanya dugaan oknum mengintervensi OPD.

"Akan ditindaktegas mulai dari staf hingga kepala OPD yang masih melakukan pelanggaran dan bermain tidak sesuai aturan dalam melaksanakan proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut," jawab Mahyeldi yang tertuang dalam dokumen resmi nota jawaban gubernur terkait pandangan umum fraksi DPRD tentang RAPBD 2023. Ringkasan nota jawaban dibacakan Sekdaprov Sumbar, Hansastri dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (3/11).Dalam nota jawaban tersebut, gubernur juga menyatakan berterima kasih atas informasi yang diberikan anggota DPRD Sumbar.

"Seperti komitmen yang selalu kami sampaikan, kami akan menindak mulai daro staf hingga kepala OPD yang bekerja tak sesuai aturan," jawabnya dalam nota tersebut.Seperti diberitakan Singgalang sebelumnya, Anggota DPRD Sumbar, Nofrizon mengeluhkan proyek pembangunan di provinsi ini terganggu oleh upaya intervensi oknum-oknum  yang mengaku orang dekat gubernur. Oknum tersebut bahkan berani menjual nama anggota DPRD Sumbar yang separtai dengan gubernur.

Sebelumnya, pada Desember tahun lalu hal serupa juga telah dilakukan Nofrizon. Anggota dewan ini menginterupsi rapat paripurna dan menyampaikan kekhawatiran karena ada upaya mendominasi program dan proyek pembangunan provinsi dan mengaku orang-orang gubernur. Dulu nofrizon menyebutnya ring 1.Pada Desember tersebut program yang disoroti gubernur adalah proyek pengadaan bantuan hewan ternak, tertama sapi.

Masih terkait hal ini, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar secara resmi melalui penyampaian pandangan fraksi saat rapat paripurna meminta gubernur menjawab dengan tegas perihal masalah ini.  (tt)