PADANG - Pengawalan ketat untuk seorang Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dengan enam pengawal pribadi dari institusi TNI dan Polri sangat menarik untuk dicermati. Walau jumlah pengawalan wakil gubernur merupakan haknya, tetapi menarik untuk digelitik.Sosiolog Universitas Negeri Padang, Erianjoni menilai pengawalan yang banyak dari TNI dan Polri kepada sosok Audy Joinaldy bisa jadi disebabkan faktor kebiasaan sebelum menjabat sebagai wakil gubernur.
"Latar belakang beliau itu kan pengusaha. Mungkin saat jadi pengusaha sering mendapat gangguan dari preman dan oknum-oknum lain. Maka, dengan memanfaaatkan Polri dan TNI dalam pengawalan dalan setiap aktifitas sebagai Wakil Gubernur Sumbar, ia akan merasa aman dan nyaman," ucapnya.Lebih lanjut, Erianjoni menyayangkan jika kondisi over protektif ini terus berlangsung, maka akan memberikan kesan negatif dari masyarakat kepada Audy Joinaldy.
"Ia merupakan pejabat publik yang harus membumi dengan publiknya. Apalagi Sumbar termasuk daerah yang cukup aman dan tidak memiliki rekam jejam adanya kekerasan pada pejabat pemerintah. Jadi, jika ketatnya pengamanan pada sosok wakil gubernur Sumbar, akan berdampak pada citra beliau di tengah-tengah masyarakat Sumbar," tambahnya.Terpisah, pengamat politik dari Universitas Andalas Sadri Chaniago menjelaskan bahwa jumlah penjaga Wagub yang melebihi gubernur, secara etika kurang pas, karena melebihi gubernur pula.
"Memang hak pengawalan keamanan terhadap Wagub adalah wajar, karena ia adalah salah satu simbol pemerintah, yang keamanannya perlu dijaga. Tetapi jumlah yang over dan penjagaan yang ketat sangat tidak wajar, karena daerah kita bukan daerah konflik," tegasnya.Sadri menekankan wagub dan pejabat lain, perlu menjaga sensitifitas perasaan rakyat, yang masih belum pulih sepenuhnya dari hantaman ekonomi akibat covid. "Silahkan manfaatkan fasilitas negara karena hak jabatan, tapi pakaikan raso dan pareso. Kita hidup di tanah Minang, dengan adat Minangkabaunya," tutupnya. (yuke)Editor : Eriandi
