Soal Reshuffle Kabinet, Yandri: Jangan Intervensi Hak Prerogatif Presiden

JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengatakan bahwa reshuffle (perombakan) kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menyebut jika Jokowi menilai ada menteri yang layak untuk diganti, pasti akan dilakukan, tak hanya dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).

“Hak Jokowi itu. Kita enggak bisa ikut campur,” kata Yandri kepada wartawan usai membuka acara ‘Penanaman Nilai-nilai Luhur Kebangsaan Melalui Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR’ kerjasama dengan Aliansi Honorer Nasional (AHN), Rabu (12/10/2022).

Pernyataan Yandri ini menanggapi usulan dari Relawan Jokowi yang meminta presiden untuk segera memberhentikan para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari NasDem.

Ini merupakan respons Relawan Jokowi terhadap keputusan NasDem yang telah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) Pemilu 2024.

Melanjutkan pernyataanya, Yandri menyebut jika Jokowi menilai ada menteri yang layak untuk diganti, pasti akan dilakukan, tak hanya dari NasDem. Namun, dia menegaskan kembali bahwa hal itu merupakan kewenangan mutlak Jokowi.

“Kalau itu masalah reshuffle dari partai manapun posisi apapun kan terserah Pak Jokowi. Tidak mesti dari NasDem. Partai lain juga kalau kata Pak Jokowi layak tentu di reshuffle,” tandas politisi PAN ini.

Diberitakan sebelumnya, Relawan Jokowi meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memberhentikan para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari Partai NasDem.

Hal ini merupakan respon Relawan Jokowi terhadap keputusan Partai NasDem yang telah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Para Relawan Jokowi melihat NasDem adalah partai koalisi pendukung pemerintah Jokowi. Pun kini, beberapa kader Partai NasDem masih dipercayakan Jokowi sebagai menteri dalam kabinetnya.

Dideklarasikannya figur Anies oleh Partai NasDem dirasa para relawan berlawanan dengan visi dan misi pemerintahan Jokowi. Mereka juga mengatakan, tidak ingin bangsa Indonesia dibuat kacau oleh kelompok intoleran, radikal, dan pengasong khilafah dengan diselaraskannya Anies sebagai capres oleh Partai NasDem.

“Kami meminta kepada bapak presiden untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari partai NasDem,” Freedy Moses Ulemlem, bagian dari Relawan Jokowi saat membaca surat terbuka, Senin (10/10/2022), di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat. (Ery)