Tak Berkategori  

SPJ Fiktif di Dinas Prasjaltarkim Sumbar Diduga Libatkan 7 Pejabat

Fly Over Duku, Padang Pariaman (wikimedia.org)
Fly Over Duku, Padang Pariaman (wikimedia.org)
Fly Over Duku, Padang Pariaman (wikimedia.org)

PADANG – Kasus SPJ fiktif di Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Sumbar Rp43 miliar ditengarai melibatkan 7 pejabat.

Penelusuran SINGGALANG, nama-nama yang terlibat selain Ysn, adalah RA, ET, EP, Mhf, EE dan IJ. Semuanya tercantum dalam hasil temuan pemeriksaan BPK. Mereka disengaja atau tidak, diduga telah membantu memuluskan upaya Ysn memainkan uang daerah untuk memperkaya diri sendiri sepanjang 2014 hingga 2016 sebanyak Rp43 miliar lebih.

Nama Ysn menjadi bintang dalam dokumen BPK itu, ia libero dan mengendalikan uang dalam jumlah besar. Ia membayar ganti rugi tanah yang sama berkali-kali. Ganti rugi pertama 2013.

Pada 2014, dokumen yang sama dengan berbagai rekayasa, termasuk diduga memalsukan tanda-tangan, dihadirkan kembali, ganti rugi lagi. Pada 2015 diulang lagi, masih dokumen yang sama dengan rehab sana-sini, dana cair lagi, masuk lagi ke rekeningnya. Pada 2016 hal serupa diulang lagi.

Realisasi belanja modal tanah yang dikelola oleh Ysn sejak 2014 sampai 2016 mencapai Rp58 miliar lebih. Dana itu gunanya untuk pembebasan lahan/ganti rugi bangunan dan tanaman untuk pelebaran Jalan Samudera di Padang, By Pass Padang, pelebaran junction fly over Duku, asrama mahasiswa di Bogor, stadiun bola kaki di Padang Pariaman, TPAS di Payakumbuh dan pembebasan lahan di Lubuak Selasih.

Pada 2015 untuk semua proyek itu dicairkan ganti rugi Rp23,8 miliar dan 2015 Rp28,2 miliar serta Rp16 miliar untuk 2016. SPJ 2016 belum diterima BPK. Untuk 2014, BPK menguji substantif atas dokumen yang ada, diketahuilah Ysn berbuat salah.

Pada 2015 itu, dibayar ganti rugi untuk jalan Samudera kepada 60 orang Rp16,1 miliar. Sebanyak 21 orang di antara namanya persis sama dengan nama penerima ganti rugi pada 2014. Untuk 21 orang yang diduga fiktif ini jumlahnya Rp6,5 miliar. Nama pemilik tanah dipakai lagi. Lalu sisanya 9 orang, dicari oleh BPK tak bersua, mungkin sudah pindah. Ganti ruginya Rp2,7 miliar, uangnya entah

Untuk Fly Over Duku, Ysn untuk 2014 dan 2015 membayar ganti rugi Rp15,8 miliar. Untuk 2014 dibayar Rp10,7 miliar lebih. Pada 2015 dibayar Rp5,1 miliar. Masalahnya ditemukan oleh BPK, yaitu pertanggungjawaban keuangan 2014 sebesar Rp3,9 miliar dijadikan pula sebagai pertanggungjawaban untuk 2015. Satu objek, dua kali bayar.

Kemudian ada lagi ganti rugi Rp2,8 miliar berindikasi dipertanggungjawabkan dua kali tahun anggaran. Sekali dibayar ke rakyat, sekali lacuik entah kemana uangnya. BPK menemukan yang Rp2,8 miliar itu dibuatkan daftar penerimanya 11 orang. Sayang 11 orang itu sudah pada pindah dari Duku.

Pada 2015 pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikelola PPTK, Ysn Rp29,2 miliar. Hasil pemeriksaan BPK, dokumen pertanggungjawaban ditandatangani bendahara pengeluaran ET dan PPTK Ysn. Ini dokumen untuk pengadaan lahan 2015. Dari dana Rp29,2 miliar itu, Rp21,3 miliar untuk Jalan Samudera dan fly over Duku.

Diperiksa oleh BPK, hasilnya untuk Jalan Samudera 2015 dibayarkan Rp16,1 miliar kepada 60 orang. Nama 60 orang ini persis sama dengan mereka yang sudah menerima ganti rugi sebesar yang sama pada 2013. BPK mencatat untuk 2015, ada ganti rugi Jalan Samudera Rp8,5 miliar lebih tidak diterima oleh pemilik tanah. (yose)