Sri Mulyani Sorot Pejabat Daerah yang Terlalu Sering ke Pusat

×

Sri Mulyani Sorot Pejabat Daerah yang Terlalu Sering ke Pusat

Bagikan berita
Sri Mulyani Sorot Pejabat Daerah yang Terlalu Sering ke Pusat
Sri Mulyani Sorot Pejabat Daerah yang Terlalu Sering ke Pusat

[caption id="attachment_7368" align="alignnone" width="649"] Sri Mulyani (net)[/caption]JAKARTA - Pemerintah daerah (Pemda) dinilai banyak melakukan pemborosan karena tidak memanfaatkan secara optimal anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Bahkan, terdapat Pemda yang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke wilayah pemerintah pusat sebanyak 46 kali dalam waktu satu tahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, kunker tersebut setelah diusut bukanlah perkara penting. Para pengawai Pemda datang hanya sekadar rutinitas semata karena ingin memanfaatkan uang Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang nanti bisa masuk ke kantong pribadi."Saya punya data statistik Pemda yang rajin ke pusat tapi ternyata untuk dapat SPJ. Belanja barang ternyata belanja jalan-jalan. 46 kali ada pejabat di salah satu daerah rajin ke sini. 46 kali dalam satu tahun. Dan mungkin datangnya tak sendiri, rombongan. Pasti habiskan uang tiket," kata Sri Mulyani saat menyampaikan Keynote Speech Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Senin (10/12).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, angka tersebut sudah tidak masuk akal. Bahkan, Pemda yang melakukan kunjungan sebanyak 20 kali dalam kurun waktu setahun sudah sangat kelewatan.Dia kemudian meminta kepada Pemda, apabila tidak memiliki kepentingan yang mendesak, tidak perlu melakukan kunjungan kerja ke pemerintah pusat. "Saya ingin sampaikan ini agar pimpinan Pemda tidak harus selalu datang ke pusat, hanya untuk mencari tahu, untuk mengurus dan bahkan melobi," kata wanita yang akrab disapa Ani tersebut.

Sri Mulyani mengklaim, saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memiliki layanan informasi dan konsultasi melalui situs web, call center, dan juga fasilitas teleconfrence. Namun, layanan-layanan kemenkeu tersebut dirasakan masih belum maksimal penggunaannya. "Pemda tidak suka, karena tidak ada SPJ," kata Sri Mulyani dikutip dari okezone.Sri Mulyani kemudian mengatakan, biaya 46 kali perjalanan ke pusat bisa digunakan untuk pembangunan yang diperuntukan kepada masyarakat, seperti halnya membangun jembatan, jalan, pasar, hingga sarana air bersih. "Itu sangat berguna kalau dilaksanakan. Jadi saya mohon pemda mengurangi datang ke pusat," katanya. (aci)

Editor : Eriandi
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Ganefri
Terkini