Tak Berkategori  

Status Tersangka 5 Pegawai BPN Terkait Surat Ketua PN Padang

Kuasa hukum pegawai BPN, Rahmat Wartira dan kuasa hukum Direktur Reskrimum Polda Sumbar pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Padang, Selasa (3/10). (givo alputra)
Kuasa hukum pegawai BPN, Rahmat Wartira dan kuasa hukum Direktur Reskrimum Polda Sumbar pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Padang, Selasa (3/10). (givo alputra)

PADANG – Lima pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang menilai status tersangka yang disandangkan penyidik Direktorat Reserse Pidana Umum (Reskrimum) Polda Sumbar, atas kasus dugaan penggunaan dokumen palsu tidak beralasan secara hukum.

“Timbulnya permasalahan ini berkaitan dengan perkara perdata 04.Pdt.G/2016/PN.PDG, saat itu kelima klien mengajukan beberapa dokumen untuk memori banding yang di antaranya terdapat tambahan surat Ketua Pengadilan Negeri Klasi I A Padang tertanggal 6 Agustus 2017, melampirkan sehelai fotokopi sketsa berbentuk surat ukur tanah, ini yang kemudian disebut dokumen palsu,” kata kuasa hukum pegawai BPN, Rahmat Wartira usai sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Padang, Selasa (3/10).

Kelima tersangka berinisial SR (Kasi sengketa konflik dan perkara), RV (Kasi Survei dan pemetaan), NV (Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan), EL (Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak) dan GA (Staf Sengketa Seksi Sengketa konflik dan perkara).

Ia menyebutkan Surat Ketua Pengadilan (PN) bernomor W.3UI.448/HT.04.10.VIII/2007 itu katanya, ditujukan kepada Ketua DPRD Sumbar dengan tembusan kepada kantor BPN Sumbar.

Dalam fotokopi surat berbentuk sketsa surat ukur tertera tanah Lehar hanya seluas 2,5 hektare. Sementara Lehar yang merupakan penggugat saat itu mengklaim tanahnya seluas 75 hektare dengan bukti surat ukur nomor 30 tahun 1917.

Merasa dirugikan dengan adanya surat sketsa itu akhirnya pihak Lehar membuat laporan tentang dokumen palsu ke polisi, dan lima pegawai BPN ditetapkan sebagai tersangka.

Kuasa hukum lainnya Khairus menambahkan, polisi menetapkan kliennya sebagai tersangka tidak sesuai dengan pelaksanaan Hukum Acara Pidana. “Klien kami dijerat dengan pasal 263 ayat (2) KUHP tentang menggunakan dokumen palsu, tetapi penyidik tidak pernah menunjukkan barang bukti dokumen yang asli. Harusnya untuk mengatakan sesuatu palsu, harus ada yang asli sebagai pembanding,” katanya.

Sampai praperadilan ini kliennya belum pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik. “Penerapan hukum terhadap klien kami juga tidak tepat. Ketika perkara perdata dulu kelimanya sedang menjalakan tugas pemerintah, karena mewakili BPN yang menjadi tergugat I Lehar,” tambah kuasa hukum lainnya, Rimaison Syarif.

Sementara kuasa hukum Polda Sumbar Iptu Eri Mayendi mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu isi gugatan dari kelima pegawai BPN. “Kami akan mempelajari terlebih dahulu isi gugatan, kemudian membuat jawaban untuk dibacakan sidang selanjutnya.

Hakim tunggal Leba Max Nandoko menunda sidang perkara ini hingga Kamis (3/10) dengan agenda mendengarkan jawaban termohon. (arief/givo)