PADANG - Gaji pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah hampir satu bulan menunggak. Telatnya pembayaran gaji terebut diduga karena salah input dalam penganggaran gaji."Ini sudah tanggal 50, gaji belum juga dibayar,"sebut salah seorang PNS di lingkungan Pemprov Sumbar pada Singgalang, Selasa (28/11).
Maksudnya, Oktober 2023 sudah lewat. Ditambah lagi November 2023 yang sudah berjalan pula 20 hari. "Tidak hanya gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga belum dibayar,"tambahnya.Diketahui, bagi PNS di lingkungan pemerintah TPP adalah satu satu pendapatan. Apalagi jika SK pegawainya sudah tergadai pula.
Informasi yang diterima Singgalang, ada 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang gajinya telat dibayar. OPD tersebut diantaranya, Dinas Pariwisata Sumbar, Bappeda, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Ruang dan Pemukiman.Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi dihubungi mengakui ada keterlambatan pembayaran gaji pegawai. Alasannya, adalah salah input pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk alokasi anggaran gaji.
"Benar, saya salah satu termasuk yang terlambat gaji,"katanya.Diakuinya, keterlambatan gaji tersebut karena salah input. Anggaran yang semula dialokasikan untuk gaji dari Dana Alokasi Khusus (DAU). Ternyata anggaran terlokasi tidak mencukup hingga anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan.
"Jadi ada salah input, itu kan menunggu APBD Perubahan. Tapi sekarang sudah bisa, karena APBD perubahan sudah bisa digunakan,"katanya.Menurutnya, kesalahan itu ketika pembayaran gaji 13. Kemudian Gaji ke-14 adalah tunjangan yang diberikan pemerintah kepada para aparatur negara, PNS, TNI, serta Polri pada saat menjelang Idul Fitri."Sekarang sudah bisa digunakan itu. Saya juga sudah menerima,"ujarnya.Disebutkannya, telatnya pembayaran gaji PNS tersebut juga tidak menyeluruh. Hanya sebagian dari pegawai dalam satu OPD yang belum menerima gaji.
"Jadi kalau di OPD saya, khusus pimpinan saja yang belum bayar, tapi staf kami utamakan. Mungkin OPD lain ada yang kompak, jadi tidak dibayarkan semuanya,"pungkasnya. (yos)
Editor : Eriandi
