JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima Anugrah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi tahun 2021 di Ambarokmo Jogyakarta, Kamis (6/9). Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada instansi pemerintah yang telah melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi baik melalui seleksi terbuka dan uji kompetensi dalam rangka mutasi, rotasi, yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021.Penghargaan diterima Gubernur Mahyeldi diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Andri Yulika. Pemrov Sumbar ditetapkan pada kategori BAIK dari 23 provinsi yang dapat di nilai oleh KASN berdasarkan surat keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara RI Nomor 47 tanggal 29 September tahun 2022. Tentang Penetapan kualitas pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tahun 2021 di Lingkungan Pemprov Sumbar.
Gubernur Mahyeldi mengapresiasi peluncuran sistem pejabat pimpinan tinggi (SIJAPTI) 4.0 yang dilakukan bersamaan dengan pemberian penghargaan. Harapannya, alur proses pengisian JPT di lingkungan pemerintah mulai pelaporan seleksi sampai pelaporan hasil seleksi dan data semakin efektif dan terawasi baik."Kita bersyukur dengan penghargaan ini. Ini kita jadikan motivasi untuk ke depan lebih baik lagi," katanya.
Ada 82 instansi yang mendapatkan penilaian kualitas pengisian JPT sangat baik dan baik, dengan rincian 14 instansi pemerintah mendapatkan kualitas sangat baik dan 68 instansi pemerintah mendapatkan kualitas baik. Kabupaten Subang sendiri mendapat kualitas baik Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi tahun 2021.Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN merumuskan ekosistem seleksi kepemimpinan yang adaptif, selain mendorong transparansi dalam seleksi pejabat tinggi pemerintahan.
Menurut Wapres, karena tren tantangan birokrasi ke depan semakin berat, pemanfaatan platform digital dalam pelayanan publik ataupun dalam pola kerja menjadi niscaya. KASN pun perlu terus meningkatkan perannya.”Pertama, rumuskan ekosistem seleksi kepemimpinan ASN yang adaptif guna membangun pemimpin publik yang transformatif,” kata Wapres dalam acara yang juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas secara virtual .
Dengan demikian, akan muncul sumber daya manusia (SDM) yang kapabel dan berdaya saing. Pemimpin yang diperoleh akan visioner sekaligus mampu melakukan eksekusi kebijakan dan membuat langkah-langkah konkret dalam menjawab tantangan pembangunan.Sebagai negara yang penuh dengan keberagaman dan memiliki SDM ASN yang tersebar di seluruh Indonesia, Wapres juga berharap ASN bisa menjadi perekat dan pemersatu dalam ikatan kebangsaan.
”Otonomi daerah dan desentralisasi janganlah mengotak-ngotakkan kita dalam semangat kedaerahan. Namun, marilah kita kuatkan visi besar otonomi daerah, bahwa daerah yang maju akan berkontribusi bagi Indonesia yang maju,” katanya.Wapres menekankan perlunya penguatan peran KASN dalam pengawasan sistem merit di era demokrasi. Harapannya, prinsip netralitas dan profesional bisa sama-sama diterapkan semua pengambil kebijakan baik di pusat maupun daerah.
KASN perlu menjaga relasi birokrasi dan visi kepemimpinan sesuai prinsip meritokrasi. ”Kiranya kita membangun wajah birokrasi yang mendukung agenda transformasi Indonesia Emas 2045,” kata Wapres.Untuk mendapatkan birokrasi Indonesia yang andal, salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah dengan proses seleksi kepemimpinan yang komprehensif. Manajemen pembentukan serta pengelolaan SDM yang rinci dan menyeluruh menjadi penting.”Di sinilah pentingnya pengembangan kebijakan dan manajemen talenta ASN di level nasional dan daerah yang kontekstual serta sejalan dengan desain besar pembangunan nasional dan daerah,” ujar Wapres.Dengan demikian, Wapres berharap bahwa ke depan tidak akan ada lagi ketertinggalan antara satu lembaga dan lembaga lain. Semua lembaga harus mampu memenuhi standar dan indikator-indikator kebijakan yang telah ditetapkan.
”Saya harapkan semua kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten pada tahun 2024 dapat memenuhi standar kategori yang ditetapkan. Tidak boleh ada kementerian/lembaga dan pemda yang ‘tinggal kelas’,” ujarnya.Prioritas pembangunan SDM
Sebelumnya, Ketua KASN Agus Pramusinto menjelaskan, salah satu prioritas pembangunan SDM aparatur birokrasi adalah memastikan JPT diisi orang yang tepat, kompeten, dan berkinerja serta memiliki integritas tinggi. KASN bersama semua instansi pemerintah secara masif dan terpadu mengawasi pengisian JPT sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.KASN juga meyakini pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif dilakukan. Untuk itu, sebagai apresiasi, KASN memberikan penilaian terhadap 431 instansi pemerintah. Dari jumlah itu, terdapat 14 instansi memiliki indeks sistem merit sangat baik dan 68 instansi pemerintah berindeks baik.
Editor : Eriandi
