Sumbar tak Pernah Komplain, Rp1 Miliar per Nagari Melayang

JAKARTA - Harapan masyarakat Sumbar untuk mendapatkan dana desa sama dengan daerah lain, sepertinya tidak tercapai tahun ini.Hal itu tercermin dalam pertemuan anggota DPR, DPD RI asal Sumbar, DPRD Sumbar dengan Kementerian Keuangan yang diwakili Dirjen Perimbangan Keuangan, Boerdiarso Teguh Widodo, Selasa (31/3) di ruang rapat Ketua DPD RI, komplek parlemen, Senayan, Jakarta.

Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengaku , tidak pernah mendapatkan ada komplain atau keluhan secara tertulis dari Sumbar. Komplain hanya dari daerah Jawa seperti Sidoarjo, Ponorogo, Merauke yang pernah bergejolak tentang dana desa.“Waktu komplain sudah lewat. Tahun 2016 dapat diperjuangkan kembali, bisa dikomunikasikan dengan kemendagri,” katanya.

Anggota DPR RI, Hermanto menegaskan seharusnya ada perlakukan khusus untuk pemerintahan Sumbar. Karena di Sumbar memiliki masyarakat adat yang sampai sekarang masih bertahan.Dijelaskan Hermanto, satu nagari seperti di Lintau, Tanah Datar yaitu Tanjung Bonai satu nagari ada 28 desa dan satu kecamatan seperti di nagari Lubuk Alung, Padang Pariaman. Dimana desa di Jawa tidak sama dengan desa di Sumbar.

Anggota DPR RI, Alex Indra Lukman mengatakan kalau kondisi ini terjadi karena Sumbar telah menetapkan sendiri nagari adalah sebutan lain dari desa. Itu yang menjadi pedoman pemerintah pusat untuk membuat kebijakan."Seharusnya Perda tentang nagari itu dulu dirubah. Baru diajukan lagi ke Pemerintah pusat" kata Alex.

Meski begitu, Alex menyebutkan kalau dirinya akan memperjuangkan, supaya dana untuk pembangunan di Sumbar lebih banyak lagi.Anggota DPR RI yang hadir adalah John Kenedy Aziz, Betty Shadiq Pasadique, Hermanto, Asli Chaidir, Agus Susanto, Alex Indra Lukman dan Suir Syam dan dari DPD Irman Gusman, Emma Yohanna, Nofi Chandra. (agus)