Tak Berkategori  

Suryadharma Didakwa Selewengkan Dana Operasional Menteri Rp1,8 M

 Suryadharma Ali menunjukkan surat kabar yang memberitakan isi dakwaan terhadap dirinya.(antara foto)

Suryadharma Ali menunjukkan surat kabar yang memberitakan isi dakwaan terhadap dirinya.(antara foto)

JAKARTA – Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) disebut dalam dakwaan menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM) hingga Rp1,821 miliar, untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan asas dan tujuan penggunaan DOM.

“Pengeluaran DOM sejumlah Rp1,821 miliar untuk kepentingan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan asas dan tujuan penggunaan DOM,” kata jaksa penuntut umum KPK Supardi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (31/8).

Dalam penggunaan DOM 2011-2014 Suryadharma sebagai Menteri Agama mendapatkan DOM untuk menunjang kegiatan yang berifat representatif, pelayanan, keamanan dan biaya kemudahan sejumlah Rp100 juta.

Setiap bulan pencairan DOM diserahkan kepada Kepala Bagian TU Pimpinan Saerfuddin A Syafi’i dan Kasubag TU Amir Jafar. Sedangkan pengelolaan secara teknis dilakukan Rosandi.

“Ketiganya diperintah terdakwa untuk membayarkan sebagian DOM kepada pihak-pihak di luar tujuan,” ungkap jaksa.

Selain menyalahgunakan penggunaan DOM, Suryadharma juga didakwa menunjuk orang-orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan mengangkat Petugas Pendamping Amirul Hajj tidak sesuai ketentuan; mengarahkan Tim penyewaan Perumahan Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi untuk menunjuk penyedia perumahan jamaah Indonesia tidak sesuai ketentuan dan memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Atas perbuatannya tersebut, Suryadharma mendapatkan keuntungan sebesar Rp1,821 miliar dan satu lembar potongan kain penutup ka’bah yang disebut kiswah.

Akibat perbuatannya terdapat juga kerugian keuangan negara sejumlah Rp27,283 miliar dan 17,967 juta riyal, atau setidak-tidaknya sejumlah itu sebagaimana laporan perhitungan kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (*/aci)

sumber:antara