PADANG – Di tengah pandemi yang belum berakhir dan Sumatera Barat dilanda musibah gempa bumi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menyiapkan anggaran Rp3,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru pimpinan.
Mereka adalah Ketua DPRD Sumbar Supardi dari Partai Gerindra dengan dua mobil, Irsyad Syafar (PKS), Suwirpen Suib (Demokrat) dan Indra Dt Rajo Lelo (PAN) masing-masing satu mobil.
Namun, ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat dan juga Syamsul Bahri dari Fraksi PDI-P-Nadem mengaku pihaknya tak bisa menerima pengadaan tersebut.
Pengadaan kendaraan tersebut diakui Pimpinan DPRD Sumbar dan Sekretaris DPRD Sumbar, dengan alasan memang sudah layak untuk dilakukan penggantian kenderaan.
“Benar ada total Rp3,5 miliar untuk lima mobil dinas pimpinan DPRD,” kata Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis, Rabu (9/3/2022).
Menurut Raflis, saat ini sudah masuk dalam Rencana Umum Pengadaan dan segera dilaksanakan.
“Nanti bisa dalam bentuk lelang atau e-Katalog pengadaannya,” jelas Raflis.
Sementara, Ketua DPRD Sumbar Supardi menyebutkan pengadaan mobil dinas baru itu sebenarnya sudah lama direncanakan.
“Sudah lama dan selalu kita tunda. Usai dilantik tahun 2019, sempat diusulkan di tahun 2020 tapi pandemi Covid-19. Begitu juga 2021. Baru tahun ini diusulkan lagi,” kata Supardi.
Pengusulan itu, kata Supardi dikarenakan kondisi mobil dinas pimpinan sudah ada yang rusak.
“Maklum, itu mobil dinas dari pimpinan periode lama. Mobil itu keluaran tahun 2017 sehingga sudah pantaslah ditukar,” kata Supardi.
Pernyataan tersebut menjadi catatan bagi Syamsul Bahri. Bukan hanya pengadaan mobil dinas yang dianggap Syamsul Bahri tidak etis disaat pandemi dan gempa melanda Pasaman-Pasaman Barat, tapi keinginan Mahyeldi sebagai gubernur Sumbar memaksa agar konversi bank nagari ke Syariah juga dianggap terlalu berlebihan, karena terkesan mengabaikan warganya yang tertimpa musibah.
“Saya melihat Mahyeldi seperti abai dengan kondisi masyarakat yang tertimpa musibah, karena memaksakan agar konversi bank nagari lebih didahulukan dari pada penanganan gempa,” tegas Syamsul Bahri, Kamis (10/3/2022).
Dia juga menambahkan, setuju dengan apa yang dikatakan mantan bupati Tanah Datar Sadiq Pasdigoe tentang “pemaksaan” konversi bank nagari tidak harus saat ini. Semestinya selesaikan dahulu penanganan gempa Pasaman-Pasaman Barat, baru bicara bisnis.
“Hentikan dulu pembelian mobil dinas dan bicara konversi, mari fikirkan rakyat yang tertimpa musibah, pandemi masih ada, gempa menambah derita masyarakat, mari kita bicara kemanusiaan,” tegas Syamsul Bahri.
Sebelumnya, Shadiq berpendapat, seharusnya Gubernur Mahyeldi lebih fokus mengurus korban bencana gempa di Pasaman dengan membangun kerjasama dengan seluruh Bupati dan Walikota se Sumbar, bukan konversi bank Nagari ke Syariah. Jika Mahyeldi fokus mengurus gempa Pasaman, menurut Shadiq, pasti akan mengundang simpati dari masyarakat Sumbar dan publik luar Sumbar.
“Sebab, akan terlihat komitmen penanganan gempa Gubernur Sumbar oleh masyarakat dan publik di luar. Secara politis, pasti akan menguntungkan bagi Mahyeldi ke depannya,” ujar Shadiq.
Tetapi, dengan sikapnya menyampaikan “teguran” ke Direksi di depan ASN-nya sendiri, menurut Shadiq, malah akan menimbulkan tanda tanya dari pihak luar, dan pasti dari para deposan juga, ada apa antara gubernur dan direksi bank tersebut.
Oleh sebab itu, tambah Shadiq, Gubernur harus memberikan penjelasan kepada publik yang intinya dirinya salah dalam membahas masalah internal Bank Nagari diluar forum pemegang saham dan direksi. (*)
