JAKARTA - Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, wacana penerapan PPN pada sembako justru sebaliknya: tidak mencerminkan keadilan.Buktinya, pemerintah sempat mengenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar nol persen pada mobil baru.
"Sehingga, ini sama sekali tidak mencerminkan keadilan. Karena, justru orang menengah ke bawahnya yang sebagian income-nya habis untuk dikonsumsi harus membayar PPN juga," kata Eko seperti dilansir BBC News Indonesia, Jakarta, Jumat (11/6/2021).Selain itu, jika PPN tetap diberlakukan pada barang konsumsi orang banyak ini, maka akan memukul daya beli masyarakat yang berdampak pada indeks keyakinan konsumen (IKK) yang sedang optimistis.
IKK pada Mei 2021 tercatat sebesar 104,4 poin. Padahal di tahun 2020 di bulan yang sama IKK hanya tercatat 77,8 poin. Kenaikan besar ini menunjukkan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi semakin menguat."Jangan sampai konsumsi yang sudah optimisme itu terhambat hanya gara-gara untuk memajaki aspek kebutuhan pokok," tambah Eko.
Sementara itu, Peneliti dari TAX Centre FAI Universitas Indonesia, Titi Muswati Putranti, mengatakan, selayaknya pemerintah mengenakan PPN pada barang mewah seperti kendaraan mobil yang masih menggunakan BBM."Maka dampaknya akan dapat untuk mengendalikan konsumsi BBM agar dapat mengurangi polusi/emisi CO2," kata Titi.Titi menambahkan, pengenaan PPN nantinya melemahkan daya beli masyarakat yang bisa membuat target pertumbuhan ekonomi meleset.Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 minus 2,07 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini, menteri perekonomian menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.
"Pada situasi pandemi covid akan sangat berdampak dan akan mempengaruhi masyarakat rentan dan dampak ke ekonomi akan besar," kata Titi. (rn/*)Lihat artikel asli:
Editor : Eriandi, S.Sos
