[caption id="attachment_3464" align="alignnone" width="650"]
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)[/caption]JAKARTA - Arahan Presiden Jokowi terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Susi Pujiastuti, membenarkan penilaian sementara pihak, termasuk DPR bahwa KKP belum fokus pada pemberdayaan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga tidak mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat (nelayan, pesisir dan industri perikanan-kelautan).
"KKP selama ini terlalu berorientasi pada penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal. Bahkan belakangan KKP terjebak dalam orientasi untuk menjaga keamanan wilayah perairan dan laut Indonesia, hal yang sebenarnya bukan tupoksi utama KKP," kata anggota Komisi IV DPR RI, Mahfudz Siddiq dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/6).Karena itu tambah Mahfudz, menjadi benar presiden meminta KKP berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam urusan pengamanan wilayah perairan ini. Hal lain yang gencar dilakukan KKP adalah menjaga kelestarian sumber daya kelautan melalui regulasi ketat mengenai aturan penangkapan ikan yang tidak diikuti oleh kebijakan alternatif dan fasilitasi bagi para nelayan.
Diakui Mahfudz, masalah keamanan perairan dan kelestarian sumber daya kelautan memang hal yang sangat penting. Tapi menurutnya, itu harusnya menjadi kebijakan derivatif dari formula kebijakan peningkatan usaha ekonomi di sektor nelayan dan industri perikanan dan sumberdaya kelautan lainnya."Sehingga formula ini akan mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor aumberdaya kelautan dan perikanannya. Ketegasan buk Susi untuk mengamankan sumberdaya kelautan dan untuk menjaga kelestarian sumberdaya kelautan patut diacungi jempol. Tapi tidak boleh berhenti disitu, apalagi jadi orientasi primernya," ujarnya.Orientasi kebijakan ini, menurut bekas Ketua Komisi I DPR RI ini tidak dalam praktiknya belum mampu mendongkrak produktivitas hasil usaha perikanan nasional, dan juga menimbulkan hambatan-hambatan baru bagi masyarajat nelayan dan pesisir dalam menjalankan kehidupan ekonominya."Rencana progran kerja dan anggaran KKP tahun 2017 harus dievaluasi total dan dirumuskan ulang," pungkas Mahfudz Siddiq. (ery satria)
Editor : Eriandi, S.Sos
