[caption id="attachment_51323" align="alignnone" width="800"]
Ilustrasi (Foto: Healthcaredive)[/caption]PADANG - Komisi IX DPR RI memperingatkan Pemprov Sumbar terkait status Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit difteri. Jika Sumbar tidak mengakui status KLB difteri padahal indikatornya sudah terpenuhi, Sumbar terancam dipotong Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kami akan beri sanksi berupa pemotongan Dana Alokasi Khusus bagi kepala dearah yang tidak mau menyatakan KLB, ini menyangkut nyawa orang. Imunisasi harus segera dilakukan,” kata Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf saat melakukan kunjungan kerja di Auditorium Gubernuran, Kamis (18/1).Menurutnya, dari data yang dimilikinya malahan ada daerah yang sedang menghelat pilkada, kepala daerahnya tidak mengakui KLB padahal difteri sudah mewabah.
“Kami menilai tidak ada bentuk kepedulian, lepas tangan, kepala daerah terhadap masyarakatnya. Maka kami sudah warning kementerian kesehatan untuk melakukan pemotongan,” kata Dede.Dikatakannya, sesuai dengan aturan dari Kemenkes jika ditemukan satu penyakit difteri di satu daerah maka daerah tersebut sudah masuk dalam status KLB. Hanya saja, diakuinya banyak daerah tidak mau menjadikan daerahnya berstatus KLB.
Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Untung Suseno Sutarjo mengakui satu saja ditemukan kasus maka daerah tersebut sudah harus menyatakan kejadian luar biasa (KLB) dan segera dilakukan imuninasi.Walaupun sudah dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, namun Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Merry Yuliesday menyatakan Sumbar belum masuk kategori KLB. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenkes mengenai teknis, apakah dengan kondisi sekarang Sumbar bisa dikatakan KLB.Dari catatan Dinkes sepanjang Januari-November 2017 terdapat 23 pasien suspect (diduga) difteri yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Dari seluruh 23 terduga difteri, dua pasien di antaranya dinyatakan positif, sedangkan 21 pasien lainnya dinyatakan negatif difteri. (yose)
Editor : Eriandi
