PADANG - Hingga Rabu (6/11) anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Solok dan Solok Selatan belum ada titik temu. Selain pilkada di daerah setempat, pelaksanaan pemilihan gubernur juga terancam di dua daerah tersebut."Hingga kemarin belum ada titik temu antara pemerintah daerah dengan masing-masing KPU dua daerah itu soal anggaran,"sebut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Amanasmen.
Dikatakannya, pihaknya dari KPU Sumbar sudah berupaya untuk memfasilitasi. Bahkan dua daerah itu juga difasilitas oleh Kementrian Dalam Negeri, hasilnya tidak banyak berubah."Sudah ada pertemuan dengan Kementrian Dalam Negeri, hasil juga tidak banyak berubah. Untuk itu kita harapkan pemerintah daerah agar memahami pentingnya angaran itu,"sebutnya.
Dengan kondisi itu otomatis Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Khusus untuk Tanah Datar juga belum dapat ditandatangani karena Kepal Daerahnya masih dalam menjalani pengobatan."Untuk Tanah Datar juga belum,"ulasnya.
Amnasmen menjelaskan, untuk Tanah Datar, besaran anggaran sudah ada titik temunya namun NPHD belum ditandatangani karena bupati daerah itu masih cuti.Diketahui, KPU Solok Selatan mengajukan anggaran pilkada sebesar Rp26 miliar namun baru disetujui Rp14 miliar . Untuk Kabupaten Solok jumlah anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp28 miliar dan Pemda baru menyanggupi Rp17 miliar.Menurutnya, jika angka yang diajukan KPU Kabupaten Solok itu tidak dipenuhi, kecil kemungkinan pilkada dapat digelar. Karena di Kabupaten Solok untuk kebutuhan panitia dan honor ad hock saja mencapai Rp17 miliar. (yose)
Editor : Eriandi, S.Sos
