PADANG -Tak pernah masuk kas daerah, pengurusan plat nomor kendaraan bermotor cantik, baik satu angka sampai tiga angka perlu pelayanan yang jelas. Untuk itu diperlukan kesepakatan bersama antara Kapolri, Mendagri dan Mentri Keuangan.
"Untuk pelayanan ini memang perlu kajian, kita saat ini sedang mengkaji pelayanan yang diberikan unit pelaksanan teknis daerah (UPTD) satuan pelayanan satu atap (Samsat) yang ada di Sumbar, hasilnya akan menjadi acuan pelayanan publik kedepan,"sebut Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Onzurkrisno, Jumat (6/11).Menurutnya, pelayanan di Samsat tersebut harus memerlukan kajian, agar memiliki standar yang sama. Salah satunya pelayanan terkait mendapatkan plat nomor satu angka, dua angka dan tiga angka.
"Contohnya untuk mendapatkan plat nomor satu angka itu, masing-masing daerah memerlukan biaya berbeda. Kalau di Sumbar dari Rp15 juta sampai Rp20 juta, didaerah lain bisa saja mencapai Rp25 juta, ini sudah menjadi rahasia umum,"ujarnya. (yose) Editor : Eriandi
