[caption id="attachment_27900" align="alignnone" width="665"]
Tim Kemenko Bidang Maritim saat menggelar Forum Group Diskusi membahas Dwelling Time di Pelabuhan Tanjuk Priok. (Ery Satria)[/caption]JAKARTA - Tim dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terus melakukan berbagai cara untuk menekan dwelling time atau waktu tunggu pelayanan kapal dan barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Mulai dari menghidupkan kembali jalur kereta ke Pelabuhan Tanjung Priok, hingga mengoptimalkan pelabuhan pendukung di Provinsi Banten.
"Untuk kereta pelabuhan ini, rencananya akan beroperasi penuh akhir bulan ini. Kami berharap pengoperasian kereta api pelabuhan akan memberikan dampak cukup signifikan terhadap waktu bongkar muat barang atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok," kata Staf Ahli Menko Kemaritiman Bidang Kebijakan Energi Abdulrachim dalam Forum Group Diskusi di Jakarta, Rabu (23/3).Dia menyebutkan, saat ini waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok baru mencapai 3,65 hari, dari sebelumnya selama tujuh hari yang justru mengakibatkan kerugian sekitar Rp 740 triliun. Penurunan waktu bongkar muat ini menjadi fokus Presiden Jokowi (selalu mengecek progres penurunan angka dwelling time), semenjak menjadi orang nomor satu di Indonesia.
"Karena itu Pak Jokowi sangat serius soal dweliing time dan ingin diturunkan sekecil-kecilnya," ujar Abdulrachim seraya berharap pengoperasian kereta api Pelabuhan Tanjung Priok ke depannya akan merelai kemacetan yang terjadi di luar pelabuhan.Abdulrachim menjelaskan 3 pelabuhan di Banten, yakni Merak Mas, Cigading dan Ciwandan akan disiapkan sebagai pendukung Tanjung Priok. Sebab selama ini, ketiga tersebut selama ini belum beroperasi maksimal karena hanya digunakan untuk bongkar muat curah."Tapi, kita masih teliti lagi apakah ketiganya dipakai atau satu atau dua. Kalau ketiganya harus ada tiga bea cukai. Ketiganya pelabuhan besar yang under capacity, ada yang 15% penggunaannya," terang.Selain menghidupkan jalur kereta api dan optimalisasi pelabuhan pendukung, upaya menekan dwell time dilakukan melalui revisi terhadap beberapa Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah. (Ery Satria)
Editor : Eriandi
