Oleh Faldo Maldini/ Ketua DPW PSI Sumatera Barat
Salah seorang warga Sumbar berkata kepada saya melalui WA, vaksin Covid-19 buatan Cina bisa merusak otak dalam jangka waktu enam bulan sampai setahun kedepan. Makanya, dia menolak untuk divaksin.
Saya kira ini cuma fenomena satu-dua orang yang nyeleneh saja. Sama seperti jokes dari beberapa senior di Sumbar, Covid-19 takut sama asap rokok. Perokok aman. Ulat saja mati kena asap rokok, apalagi virus. Saya paham saja bahwa jokes ini menutupi kecemasan.
Sampai Litbang Kompas merilis survey soal Resistensi Vaksinasi di Sumbar, saya sadar ini adalah fenomena massal. Nyaris setengah masyarakat Sumbar yang pasti menolak dan cenderung menolak vaksinasi.
Ini tentunya merupakan sebuah persoalan serius. Bercermin pada realisasi Imunisasi MR yang sangat rendah di Sumbar, yakni di angka 42% di tahun 2018 (rata-rata nasional 72.75%), vaksinasi Covid-19 bisa saja lebih buruk. Bahayanya tentu lebih masif, mengingat penularan Covid-19 sangat cepat dan mudah. Bahkan, orang-orang yang menerima vaksin saja masih ada yang tertular kembali.
Hasil survey Litbang Kompas tersebut tidak bisa dianggap angin lalu. Pemulihan ekonomi daerah akan terpengaruh. PDRB Sumbar sangat tergantung pada sektor jasa, terutama pariwisata. Bisa jadi sektor ini akan semakin babak belur. Melihat tingginya resistensi terhadap vaksin, wisatawan semakin merasa tidak aman berkunjung. Resiko mereka untuk tertular menjadi semakin besar.
Situasi ini harus dipahami oleh pemerintah daerah yang baru terpilih, yang masih bulan madu. Mumpung masih rukun, ada baiknya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar dan jajaran yang baru segera temui pelaku-pelaku usaha yang terkait sektor pariwisata. Jadikan mereka pahlawan vaksinasi. Sebab, mereka akan jadi yang paling terdampak dari sikap antivaksinasi ini.
Gejala ini akan membuat Sumatera Barat semakin tertinggal dengan daerah-daerah pariwisata lainnya, yang lebih aman bagi wisatawan. Jangan heran, vaksinasi ini akan membuat daerah di Indonesia terbagi dua, yang aman dan yang rawan bagi wisatawan.
Saya berharap Gubernur dan Wakil Gubernur punya konsep yang jelas untuk mengatasi masalah ini. Vaksinasi sangat mempengaruhi periuk nasi, jadi pemerintah jangan sampai “baok lalu”, anggap remeh persoalan ini. (*)
