JAKARTA – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengutuk keras dan menilai tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di daerah Arakan, wilayah Rakhine, Myanmar merupakan yang terparah di wilayah ASEAN.
Hal itu diperoleh setelah GP Ansor membaca laporan UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 2017 maupun laporan-laporan dari lembaga yang dipercaya, di mana diketahui 60 ribu lebih etnis Rohingya nyawanya terancam.
Sebanyak 64% dari etnis Rohingya melaporkan pernah mengalami penyiksaan secara fisik maupun mental, 52% perempuan Rohingya melaporkan mengalami pemerkosaan atau pelecehan seksual, ditambah lagi dengan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang sekaligus penyiksaan selama penahanan terhadap ribuan warga Rohingya, perusakan maupun penjarahan terhadap rumah, harta benda, makanan dan sumber makanan warga Rohingya secara masif, serta pengabaian maupun ketiadaan perawatan kesehatan terhadap para korban. Rangkaian serangan itu sudah terjadi sejak 9 Oktober 2016 hingga saat ini.
Dalam siaran pers yang diterima Okezone, Jumat (1/9.2017), Wakil Sekjen PP GP Ansor Mahmud Syaltout, menduga keras kekerasan tersebut dilakukan oleh negara, baik aparat militer, keamanan, kepolisian maupun pemerintahan Myanmar.
“Setidaknya didasarkan pada laporan penginderaan secara satelit oleh UNOSAT maupun HRW, terdapatnya pola-pola (patterns) serangan terhadap desa-desa etnis Rohingya yang memang telah ditargetkan,” tuturnya.
Oleh karenanya GP Ansor meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih aktif bersuara dan cenderung memimpin aliansi mitra dialog dan diplomasi hak asasi manusia. Hal itu dikarenakan, Ansor menilai bagi ASEAN untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, mengingat selain Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura dan Brunei juga memiliki perusahaan nasional yang beroperasi dan berproduksi di daerah konflik geopolitik tersebut.
“GP Ansor juga mengajak organisasi kepemudaan dan masyarakat Indonesia lainnya, untuk melakukan aksi solidaritas kemanusiaan dan misi bantuan kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita etnis Rohingya, serta melakukan secara lebih aktif lagi People-to-People Diplomacy di kawasan, dengan tentu saja dengan kesadaran agar konflik geopolitik di Myanmar itu tidak diimpor ke negeri kita.” (aci)
