Opini

Tujuh Penyebab Kegagalan Pendidikan Karakter di Indonesia

×

Tujuh Penyebab Kegagalan Pendidikan Karakter di Indonesia

Sebarkan artikel ini
Supriadi (ist)

Supriadi 

Pendidikan karakter dalam rentang panjang sejarah pendidikan di Indonesia sejatinya sudah dimulai sejak zaman pra kemerdekaan, perjuangan gigih menuju kemerdekaan adalah salah satu bukti memperjuangkan karakter dan harga diri bangsa. Pasca kemerdekaan upaya pendidikan karakter itu kemudian berlanjut ke masa Orde Lama yang tercermin pada rentang perkembangan kurikulum yang terjadi selama Orde Lama tersebut, mulai dari kurikulum 1947, kurikulum 1952, hingga kurikulum 1964, ide Pancawardhana yang berisi pendidikan moral, kecerdasan, emosional, keprigelan dan jasmani yang digaungkan oleh Soekarno adalah bukti betapa perjuangan pendidikan karakter itu terus belanjut.

Lain lagi yang terjadi pada masa Orde Baru pendidikan karakter juga mendapat prioritas Presiden Soeharto, sederetan kurikulum yang pernah berlaku di masa itu, mulai dari kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984 hingga kurikulum 1994, tetap komit mengusung ide karakter di dalamnya, bahkan Soeharto secara massif meluncurkan program penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) kepada seluruh PNS, TNI, Polri, mahasiswa dan pelajar di seluruh Indonesia, sampai-sampai waktu itu kita hafal 45 butir P4 tersebut.

Di era reformasi, kasus karakter bukannya makin surut, KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) makin meningkat dan dekadensi moral bangsa semakin menjadi-jadi, anehnya banyak pihak justru menuding hal tersebut sebagai buah kegagalan kurikulum sebelumnya. Sederet kurikulum yang berlaku sebelum reformasi, dijadikan kambing hitam atas kegagalan dalam menanamkan nilai karakter bangsa pada generasi. Sehingga hal pertama yang diambil pemerintahan Megawati adalah segera mengkaji dan memperbaiki kurikulum, dengan cepat kurikulum 1994 diberi suplemen di tahun 1999.

Tidak puas dengan hanya mensuplemen kurikulum 1994, Malik Fajar sebagai Mendiknas di era Magawati Soekarno Putri memilih untuk mengkaji kurikulum tersebut dan dengan proses yang terkesan tergesa-tega, akhirnya di tahun 2004 disyahkan kurikulum baru yang diberi nama dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), uniknya kurikulum 2004 ini masih tetap mengusung ide pendidikan karakter di dalamnya, Proses yang tergesa-gesa yang disebutkan di atas, kemudian hari menyisakan banyak persoalan dan akhirnya kurikulum 2004 tercatat sebagai kurikulum prematur dengan usia paling pendek yaitu dua tahun, untuk kemudian digantikan oleh kurikulum 2006 yang diberi nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang juga mengusung ide pendidikan karakter di dalamnya.

Upaya memperbaiki karakter bangsa itupun berlanjut di masa SBY dengan Anies Baswedan sebagai pilot yang mengendarai Kementrian Pendidikan Nasional, dengan mengesyahkan berlakunya kurikulum 2013 yang biasa disingkat dengan Kurtilas. Kurtilas digadang-dagang akan sukses sebagai kurikulum yang memiliki muatan pendidikan karakter yang sarat di dalamnya, hal ini dibuktikan dengan dua KI (kompetensi Inti) yang mengacu pada aspek afektif. Kurtilas dianggap sebagai “obat penawar” yang mujarab terhadap “penyakit” bangsa yang akut yaitu penyakit krisis karakter, seperti yang telah diceritakan pada paragraph sebelumnya. Uniknya… lagi-lagi ide pendidikan karakter tetap diangkat di setiap perkembangan kurikulum yang berlaku, seakan-akan mempertontonkan kepada kita, bahwa urusan karakter adalah persoalan yang tidak pernah selesai di republik tercinta ini.

Terakhir di tahun 2023 telah disayahkan pula sebuah kurikulum baru yang diberi nama dengan Kurikulum Merdeka, sebagaimana kurikulum-kurikulun sebelumnya, kurikulum kali ini masih tetap mengusung ide pendidikan karakter bahkan terlihat lebih kental lagi, di samping Capaian Pembelajaran (CP) Afektif, ada lagi kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang diikuti oleh seluruh murid yang dibagi kepada tema-tema yang dipilih oleh sekolah, sedangkan di Madrasah kegiatan ini lebih dikenal dengan istilah Profile Pelajar Rahmatan lil álamin (P2RA), kedua kegiatan ini sama-sama bermuara pada penanaman nilai-nilai karakter bangsa.

Melihat panjangnya sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia yang komit dengan muatan pendidikan karakter sejak zaman pra kemerdekaan hingga hari ini, tentunya muncul pertanyaan di benak kita semua, Apakah pendidikan karakter di Indonesia sudah berhasil atau belum? Kalau belum apa yang menjadi penyebabnya?

Agar dapat menjawab pertanyaan ini, tentunya dengan mudah kita dapat membuktikan dari perilaku yang tercermin dari rakyat Indonesia secara keseluruhan, mulai dari rakyat jelata hingga pejabat tinggi pemerintahan, setiap perilaku yang ditampilkan oleh masing-masing elemen bangsa ini akan menjadi indikator keberhasilan pendidikan karakter bangsa ini. Tingginya indeks korupsi yang dilakukan oleh pejabat pusat hingga daerah, perampokan, begal, peredaran narkoba, perjudian, pembunuhan, kejahatan seks, hingga beraneka tindak kriminalitas lainnya, memberi warning bahwa pendidikan karakter masih menjadi PR terbesar bagi pendidikan Indonesia, dan sesungguhnya karakter bangsa masih jauh panggang dari api meskipun tidak mesti disebut gagal.

Opini

  Hari ini, Semen Padang FC akan menjalankan…

Opini

Oleh Eriandi Kasus perundungan atau bullying kembali terjadi…