BUKITTINGGI - Mahasiswa di Bukittinggi mulai bergerak turun ke jalan untuk menyikapi pengesahan UU KPK dan revisi RUU KUHP, Senin (23/9). Massa juga menyikapi kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan.Para mahasiswa yang sebagian besar menggunakan pakaian serba hitam itu bergerak dari kampus UMSB Bukittinggi yang berlokasi di Jalan By Pass Aur Kuning menuju Kantor DPRD Bukittinggi.
Sementara di DPRD para mahasiswa itu diterima langsung oleh ketua DPRD sementara Asri Bakar bersama sejumlah anggota DPRD Bukittinggi lainnya.Awis Alhkarni, koordinator aksi dalam penyataannya mengatakan dengan disahkanya UU KPK itu membuat KPK semakin lemah dan penanganan kasus korupsi mengalami kemunduran. Selain itu, RUU KUHP yang akan disahkan oleh DPR menurutnya juga tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan nilai nilai kehidupan masyarakat.
Karena itu mahasiswa menolak segala bentuk pelemahan terhadap KPK, menolak upaya upaya pembajakan terhadap reformasi, mendesak presiden untuk tidak menandatangani semua RUU yang merusak demokrasi dan merugikan rakyat, serta mendesak pemeritah pusat untuk segera menangkap para oknum yang tidak bertanggungjawab atas pembakaran hutan dan lahan.Setelah berorasi di depan kantor DPRD, para mahasiswa langsung menyerahkan surat peryataan sikapnya kepada ketua DPRD dan menandatanganinya.Ketua DPRD Bukittinggi sementara, Asri Bakar dalam kesempatan itu menyatakan rasa bangganya terhadap aksi yang dilakukan oleh mahasiswa itu. Menurutnya, mahasiswa tidak boleh diam, dan mahasiswa harus cepat bergerak.Asri Bakar mengatakan, sejauh peryataan sikap itu memiliki objektifitas, rasional, dandemo tersebut diperbolehkan dan itu ada UU yang mengaturnya. Saat ini pemerintah juga sedang mengkaji kembali untuk menyikapi tuntutan mahasiswa itu. "Kita sebagai wakil rakyat juga sangat setuju tuntutan dan masukan dari mahasiswa itu dianalisa oleh pusat," tegas Asri Bakar. (gindo)
Editor : Eriandi
