[caption id="attachment_61240" align="alignnone" width="650"]
Wagub Nasrul Abit saat membuka seminar APEC di Padang. (ist)[/caption]PADANG - Wakil Gubernur Nasrul Abit mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mengadakan ansuransi kepada masyarakat yang terkena dampak bencana khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah.
"Sumbar terbagi atas 19 kabupaten/kota . Dari tujuh kota tersebut ada 3 di antaranya yang memiliki indeks resiko bencana yang tinggi, diantaranya Padang, Padang Pariaman, dan Kepulauan Mentawai" jelas Nasrul saat membuka Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Seminar on Disaster Risk Financing in The Asia Pasific Region di Padang 4-6 Desember, Selasa (5/12/2017).Untuk itu dalam menyikapi bencana yang terjadi di masyarakat, diperlukan peningkatkan kapasitas dan kerangka kebijakan domestik, untuk memperkuat ketahanan fisikal dalam mengatasi resiko finnasial yang diakibatkan oleh bencana yang terjadi.
Dalam kesempatan itu Nasrul Abit juga menyampaikan, kondisi Sumatera Barat yang terkena bencana, "Seperti Kebakaran yang terjadi di Bukittinggi, sudah 2 kali masyarakat demo, namun pemerintah belum bisa apa-apa, karena tidak ada dana yang bisa di berikan," ungkap Nasrul.Anggaran untuk tanggap darurat dari BPBD dinilai bagus dan respon cepat. Namun, saat pasca bencana tidak ada yang bisa bergerak untuk mendanakan.Sumbar menndukung Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Seminar on Disaster Risk Financing in The Asia Pasific Region, sehingg bisa berdiskusi tentang perkembangan terkini atas kebijakan pembiayaan resiko dan ansuransi bencana di dalam negeri, untuk melihat berbagai kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada saat ini dalam rangka pengurangan resiko bencana.Dalam acara seminar ini, juga diikuti oleh Prof. Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementrian Keuangan, Kepala Kanwil Pembendaharaan Sumbar Ade Rohmat, Undangan Dari Ekonomi APEC dan negara anggota ASEAN, perwakilan mitra multilateral (Worl Bank, ADB, dan OECD), perwakilan dari kementerian/lembaga Indonesia, perwakilan instansi pemerintahan di Indonesia. (aci)
Editor : Eriandi, S.Sos
