JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro berharap hasil revisi UU Pilkada bisa sejalan dengan UU tentang partai politik untuk meredam perselisihan internal partai.
Selama ini perselisihan dalam pengajuan calon peserta di pemilihan kepala daerah kerap terjadi akibat ada perbedaan persepsi dari kedua UU tersebut, ujar Juri saat dihubungi di Jakarta, Rabu (6/4)siang.
“Kalau di UU tentang partai politik ditegaskan akan sah jika didaftarkan pada kementerian hukum dan HAM, tapi di UU pilkada adalah parpol yang menjadi peserta pemilu sebelumnya,” ujar Juri.
Oleh sebab itu, apabila pemerintah telah final dalam melakukan revisi UU pilkada diharapkan hasilnya bisa berdampak positif pada keselarasan dua substansi yang berbeda tersebut.(*/lek)
Sumber:antara
