[caption id="attachment_53859" align="alignnone" width="650"]
Wakil Gubernur Nasrul Abit (ist)[/caption]PADANG - Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menegaskan semua izin investasi yang dikeluarkan pemerintah sudah melewati proses dan kajian, matang sehingga tidak akan merugikan masyarakat. Tidak ada lagi proses pengurusan investasi main belakang.
"Cepatnya proses pengurusan izin bukan karena ada main belakang, tetapi efek dari percepatan perizinan yang sedang digencarkan pemerintah. Tidak perlu curiga," katanya di Padang, Senin (16/7).Ia mengatakan itu terkait beberapa investasi di bidang pertambangan yang telah mendapatkan izin tetapi tidak bisa beroperasi karena terkendala penolakan sejumlah masyarakat.
Salah satu penyebab penolakan itu diduga karena izin investasi yang dinilai tidak transparan, sehingga dikhawatirkan berakibat buruk bagi masyarakat sekitar. "Kajian itu termasuk dampak lingkungan. Jika dinilai membahayakan masyarakat, izinnya tidak akan dikeluarkan," kata dia.Nasrul berharap masyarakat bisa memahami hal itu dan tidak menghambat investasi di daerah. Seluruh instansi yang terlibat hingga izin dikeluarkan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota, menurutnya, bertanggung jawab untuk mengamankan investasi itu hingga bisa beroperasional."Sekarang tidak ada lagi instansi maupun kepala daerah yang bisa menghambat percepatan perizinan usaha. Kalau tidak mau memproses dalam waktu yang ditetapkan sesuai standar operasional, izin dianggap telah disetujui sementara pihak yang menghambat, masuk catatan," lanjut Nasrul. (yose)
Editor : Eriandi, S.Sos
