[caption id="attachment_65041" align="alignnone" width="650"]
Wahyu Iramana Putra (ist)[/caption]PADANG - Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra menyayangkan pencopotan alat peraga kampanye (APK) calon anggota legislatif oleh Satpol PP Padang dalam beberapa hari terakhir.
Menurutnya pencopotan itu dilakukan tanpa koordinasi dengan pihak terkait terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang."Itu sama saja perusakan dan bisa berujung pidana," kata Wahyu, Jumat (8/2).
Dikatakan, bukti pencopotan APK dilakukan tanpa koordinasi dengan Bawaslu adalah Satpol PP tampak jalan sendiri dalam aksinya."Selain itu, juga ada tempat yang diperbolehkan, ternyata diangkat juga. Ini kan tidak benar," katanya.
Dikatakan, dia sudah mendatangi Kantor Satpol PP untuk mengingatkan hal itu, namun kurang ditanggapi."Kita ingatkan agar APK yang dicopot itu dikembalikan. Kalau tidak bisa diperkarakan dan jatuhnya pidana," kata Wahyu.Dijelaskan, kalau soal penegakan Perda, lain lagi. Bukan APK yang dipasang di lokasi yang diperbolehkan yang dicopot."Tapi kejar itu baliho yang memakai lokasi yang besar-besar itu, mana retribusi atau pajaknya. Itu boleh dia kejar, bukan mencopot APM secara sembarangan," pungkasnya.(105)
Editor : Eriandi
