Tak Berkategori  

Yang Ditangkap Densus di Sumbar, Memang Sudah Direkrut

Pihak kepolisian saat melakukan pengeledahan di Jorong Tabek, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya. ( roni aprianto )

DHARMASRAYA – Penangkapan anggota jaringan Organisasi Negara Islam Indonesia (NII) terduga teroris di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, menimbulkan berbagai asumsi ditengah- tengah masyarakat. Ada yang sinis, ada yang berbau politik dan ada pula yang tidak percaya ada teroris di wilayah minangkabau ini.

Terduga teroris ini ditangkap oleh Datasemen Khusus ( Densus) 88 Antiteror Polri pada Jumat (25/3/2022) lalu, berjumlah 16 orang. 12 orang ditangkap di wilayah Dharmasraya, dan empat lainnya di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Menanggapi peristiwa tersebut, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kesbangpol) Kabupaten Dharmasraya, Asri angkat bicara. Katanya, pihak pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah duduk bersama dengan pihak berkepentingan, mulai dari kepala jorong, walinagari, MUI, LKAAM, forkopimca, bundo kanduang dan pihak Densus 88. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan bagaimana menindaklanjuti sehubungan dengan penangkapan terduga teroris ini.

Dalam pertemuan tersebut pihak Densus 88 menjelaskan, bahwa untuk bergabung dengan jaringan NII. Seseorang harus melalui fase perekrutan yang disebut “pencorakan”, yakni P1 (Pencorakan 1), P2, PL/P3, dan P4.

” Alhamdulillah dari duduk bersama ini kami menemukan kesimpulan bahwa 12 orang warga Dharmasraya yang diamankan Densus 88 ini masih dalam pencorakan awal, dalam arti hampir sampai kepada fase terorisme,” terang Asri saat dikonfirmasi Singgalang, Kamis ( 21/4).

Lanjut Asri, tindakan yang dilakukan Densus 88 merupakan langkah pencegahan agar mereka tidak terjerumus lebih jauh ke dalam tahap yang mengarah kepada tindakan terorisme.

“Sekarang para terduga teroris dalam pembinaan pihak terkait agar pola pikir mereka kembali normal sesuai idiologi pancasila dan utuh mencitai NKRI,” kata Asri.

Asri menambahkan, pemerintah juga sudah duduk bersama dengan 12 keluarga yang ditinggalkan terduga teroris. Hal ini adalah bentuk dukungan atau suport pemerintah daerah agar mereka tidak larut dalam kesedihan dan ketakutan.

” Sebagai tanggungjawab pemerintah kepada keluarga yang ditinggalkan, mereka bakal diberikan bantuan materi,” sebutnya.

Pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar tidak mengucilkan keluarga terduga teroris. Apabila sampai dijauhi ditakutkan mereka nantinya mengarah kepada tindakan tindakan yang dapat merugikan diri mereka, keluarganya dan masyarakat. Terutama anak anak terduga harus diperhatikan, jangan sampai psikis mereka terganggu.

Dipesankan juga kepada pemerintahan dibawah seperti kepada kepala jorong, walinagari, jika memungkinkan hidupkan kembali siskambling ( Pos Ronda) dan juga mendata identitas setiap tamu yang masuk ke wilayah masing- masing untuk menjaga ketentraman dan kenyamanan lingkungan dari hal- hal yang tidak diinginkan.

“Apabila ada hal- hal yang mencurigkan segera laporkan kepada pihak terkait,” pungkasnya. (527)