[caption id="attachment_73493" align="alignnone" width="650"]
Petugas Basarnas mengevakuasi puing-puing pesawat Lion Air JT 610 (antara foto)[/caption]JAKARTA - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan jabatan struktural di Lion Air banyak diisi pensiunan pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan TNI. Menurut dia, kondisi itulah yang membuat Lion Air kini tak tegas mendapat pengawasan dari Kemenhub.
Tulus menilai bahwa mereka akan terjebak ke dalam konflik kepentingan antara junior dan senior jika terlalu tegas mengawasi. "Karena kalau senior-seniornya masuk duduk di situ mana bisa juniornya mengawasi? Mana berani dia mengawasi seniornya?" kata Tulus dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya Network bertajuk "Awan Hitam Penerbangan Kita" di sebuah restoran di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11).Lion Air diketahui sebagai maskapai yang sering disorot karena kerap delay atau menunda penerbangan.
Menurutnya pengawasan terhadap maskapai penerbangan dan keselamatan penumpang harus diperketat, salah satunya untuk mencegah terulangnya kecelakaan seperti yang dialami Lion Air nomor registrasi PK-LQP. Pesawat itu jatuh di Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin, 29 Oktober 2018, dalam penerbangan dari Tangerang ke Pangkalpinang."Ini yang saya kira harus dibongkar fenomena ini agar tidak kemudian terjadi persoalan yang lebih serius. Karena dominasi Lion sudah sangat menggurita, sehingga ini menjadikan yang tidak kompetitif," ujarnya dikutip dari okezone.Anggota Komisi V DPR RI Nurhasan Zaidi tak mempermasalahkan banyak pensiunan Kemenhub dan TNI menjadi pejabat di perusahaan penerbangan sejauh kinerjanya profesional. "Yang penting kita evaluasi dari sisi kinerja, baik Lion Air maupun Kemenhub," pungkasnya. (aci)
