[caption id="attachment_9703" align="alignnone" width="768"]
Yusril Ihza Mahendra (okezone.com)[/caption]JAKARTA - Pemerintah melalui Menko Polhukam, Wiranto memastikan akan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal itu lantaran HTI dianggap bertindak di luar koridor hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra menyebutkan dasar hukum pembubaran HTI masih lemah, karena pemerintah dinilai tak melalui prosedur yang ditetapkan undang-undang."Dasar pemerintah untuk membubarkan HTI sangat lemah. Saya tak bilang bahwa pengadilan akan mudah atau sulit dalam memutuskan perkara ini, namun ada kelemahan prosedur yang dilakukan pemerintah, belum lagi jika kita lihat ke arah substansinya," jelas Yusril dalam acara Talk to iNews, Rabu (10/5).
Yusril juga menyebutkan pembubaran ormas yang dilakukan pemerintah tak sama seperti zaman orde lama. "Pada zaman Soekarno pembubaran Masyumi dilakukan begitu saja, pada masa Soeharto pembubaran partai bisa lebih mudah dengan cara fusi, tapi sekarang kalau membubarkan harus melalui pengadilan," terang Yusril."HTI nanti menjadi termohon, HTI nanti bilang ke hakim dengan menjelaskan semuanya, makanya saya bingung dengan bahasa pemerintah membubarkan HTI, seharusnya yang membubarkan HTI itu pengadilan," pungkas Yusril. (aci) 
