[caption id="attachment_21717" align="alignnone" width="800"]
Haris Azhar (okezone.com)[/caption]JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS) menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak memberikan perubahan yang signifikan soal penanganan kasus pelanggaran HAM.
KontraS menyoroti lambatnya Kejaksaan Agung menangangi kasus-kasus tersebut, seakan mengendapkan kasus pelanggaran masa lalu dengan modus memberikan 'angin surga' dengan wacana rekonsiliasi."Jaksa Agung HM Prasetyo itu banyak berpolitik betul. Nuansa politiknya sangat kuat. Dia bukan enggak punya rencana atau enggak ada rencananya untuk rekonsiliasi tapi memang tidak ada barangnya," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar dikantornya, di Jakarta, Sabtu (26/12).
Menurut Azhar, mantan Jampidum itu ikut berpolitik di lingkaran lstana terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hal itu lantaran, KontraS telah mengirimkan surat sebanyak tiga kali untuk memastikan kasus pelanggaran HAM menjadi prioritas dalam kepimimpinannya di Korps Adhyaksa."Saya juga sudah menemui Prasetyo waktu acara peringatan HAM se-dunia di Istana. Tapi tidak ada niatan untuk menyelesaikan persoalan ini. Malahan saya dibilang sok jagoan dan saya katakan karena saya sudah mengawal lama berbagai kasus pelanggaran HAM ini," ungkapnya.KontraS, lanjut Haris, tidak mentolerir atas kepemimpinan Jaksa Agung saat ini. Sehingga, Jaksa Agung harus dicopot dalam reshuffle kabinet jilid II yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK."Jaksa agung saya bilang harus diganti. KontraS enggak bisa toleran.
Dia enggak cocok jadi Jaksa Agung dan dia cocoknya jadi humas parpol saja," pungkas Haris.(aci)
