[caption id="attachment_31076" align="alignnone" width="650"]
Gubernur Irwan Prayitno menerima rombongan IPPMI Sumbar terkait dengan nasib mereka sebagai tenaga pendamping desa/nagari di Sumbar. (effendi)[/caption]PADANG - Sekitar 14 ribuan tenaga pendamping masyarakat desa/nagari eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Indonesia terancam kehilangan pekerjaan, menyusul kontrak kerja mereka hanya sampai Mei. Dari Sumbar ada 330 tenaga pendamping yang mengalami nasib serupa.
"Ini terkait surat dari Dirjen PPMD KEMENDES PDTT No. 749/DPPMD/III 2016 tanggal 31 Maret 2016 mengenai kontrak tenaga kerja pendamping 2016 yang hanya dua bulan lagi April dan Mei," kata Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) Sumbar, Hardiwilson kepada wartawan, Senin (9/5) di Padang.Bahkan dalam surat yang ditujukan ke seluruh provinsi itu, tenaga pendamping eks PNPM tersebut harus membuat surat lamaran dan diseleksi kembali dalam seleksi terbuka secara online, untuk mengisi posisi tenaga ahli untuk level kabupaten dan tenaga pendamping desa untuk level kecamatan.
Dalam persyaratan disebutkan pula batas usia maksimal 50 tahun. Padahal kata dia, tenaga pendamping yang berusia di atas 50 tahun, cukup banyak secara nasional dan di Sumbar sendiri ada sekitar 30-an orang. Secara kinerja mereka juga sudah sarat pengalaman dan terbukti di lapangan.Gubernur Irwan Prayitno yang didampingi Kepala BPM Syafrizal dan Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat, E. Rahman memahami apa yang disampaikan IPPMI. Bahkan mendukung upaya IPPMI. Apalagi bergelut dengan pemberdayaan masyarakat bukanlah hal mudah. Butuh pengalaman dan dinamika tinggi saat berhadapan dengan masyarakat."Meski tenaga pendamping yang diterima berkualitas dan berasal dari perguruan tinggi favorit, tidak menjadi jaminan sukses bekerja sebagai pendamping masyarakat. Dilatih betul, juga belum menentukan. Yang menentukan adalah pengalaman yang bersangkutan. Apalagi di Sumbar, masyarakatnya lebih spesifik," terang Irwan.(effendi)
Editor : Eriandi
