PADANG, SINGGALANG - Persoalan zonasi sekolah hingga timpangnya penyebaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi keluhan yang ditampung Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, saat menjalankan agenda reses masa sidang kedua 2022/2023 di Kampung Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, Rabu (2/3).“Banyak anak-anak masyarakat Kampung Baru yang tidak tertampung pada sekolah negeri terdekat. Dalam kondisi ekonomi sulit seperti sekarang, masyarakat terpaksa menyambung pendidikan anak di sekolah swasta,” katanya.
Dia mengatakan, penyebaran bantuan PHK juga mengalami ketimpangan, dimana ada masyarakat yang sangat membutuhkan justru tidak tersentuh bantuan dari pemerintah pusat itu. Memperhatikan hak ini, Suwirpen menilai basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu diperbaharui."Kadi kondisinya terbalik, anak masyarakat mampu sekolah di negeri sementara yang kurang mampu melanjutkan pendidikan di swasta. Ironisnya, penyebaran bantuan PKH juga mengalami kondisi yang sama,” katanya.
Dia berharap, keluhan masyarakat bisa dicarikan solusinya bersama-sama di pemerintahan. Apalagi mengingat saat ini banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi karena banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini semakin memburuk karena tingginya harga bahan pokok di pasaran."Permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama-sama oleh pemerintah daerah," kata Suwirpen.
Disisi lain, saat reses tersebut, Suwirpen juga memyampaikan pada masyarakat tentang pentingnya menjaga harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.Kerukunan, lanjut Suwirpen, nerupakan hal utama dalam menciptakan lingkungan nyaman. Oleh karena itu amat penting adanya sikap saling menghargai antar masyarakat dalam menyikapi perbedaan.
Sementara itu, salah satu warga Kampung Baru, Yuni mengatakan, memang banyak anak-anak di sana yang tidak tertampung pada sekolah negeri karena sistem zonasi.Salah satunya jenjang pendidikan SMA.
SMA terdekat untuk penduduk di sana yakni SMAN 16 atau SMAN 9 Padang.Namun daya tampung kedua sekolah tersebut terbatas. Alhasil masyarakat terpakaa menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta.“Kita berharap keluhan masyarakat Kampung Baru XX bisa diperjuangkan di tingkat pembahasan pemerintah provinsi, sehingga anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang tidak memberatkan perekonomian keluarga masing-masing,” katanya.Untuk diketahui, pelaksaan reses Suwirpen di Kampung Baru, Lubuk Begalung, Padang itu dihadiri ratusan pendusuk dan tokoh masyarakat daerah tersebut.
Pada mereka Suwirpen berjanji akan mengupayakan solusi penyelesaian masalah-masalah yang menjadi aspirasi mereka. Terutama akan dibahas bersama Pemprov saat rapat-rapat resmi di DPRD Sumbar.(401)
