PADANG - Hampir dua tahun gempa melanda Pasaman dan Pasaman Barat, ternyata hingga kini bantuan bagi korban gempa belum tuntas juga.Khusus untuk bantuan rusak sedang yang disepakati dibantu Pemprov Sumbar ternyata belum juga direalisasikan.
Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Rudi Rinaldi dihubungi mengakui, pihaknya belum memberikan bantuan rusak sedang tersebut.Menurutnya keterlambatan tersebut karena validasi data dari daerah yang belum tuntas.
"Saya tidak persis, nilainya saya tidak tahu. Anggarannya juga saya tidak tahu," sebutnya.Diakuinya, untuk penanganan rumah rusak gempa itu, rusak berat ditangani pusat, rusak sedang dibantu pemerintah provinsi dan rusak ringan ditangani pemerintah kabupaten.
"Validasi masih dilakukan di lapangan, berapa datanya (rumah rusak sedang, red) belum bisa kita pastikan," ujarnya.Katanya, untuk rehab rekon rumah rudak sedang itu anggaran nantinya disediakan di provinsi (APBD Sumbar, red).
"Alokasinya ada, di dana siap pakai saya lupa pula anggarannya," ujar Rudi kemarin.Pihaknya, optimis validasi dan verifikasi data rumah rusak itu tuntas secepat mungkin, sehingga bisa dilakulan pembangunan untuk rumah masyarakat yang rusak tersebut.
Anggota DPRD Sumbar Donizar dari Partai PKB yang berasal Dapil Pasaman dan Pasaman Barat merasa kecewa dengan lambatnya penanganan rehab rekon rumah yang rusak akibat gempa Pasbar 2022 lalu."Sudah hampir dua tahun, namun penanganannya masih lambat. Kita sangat kecewa dengan hal ini," ujar Donizar, kemarin (14/9).Menurutnya, sudah saatnya segala persoalan penanganan pascagempa itu diselesaikan. Jika tidak, tentunya hal ini sangat merugikan masyarakat yang terdampak gempa jika karena penanganan masih tarik ulur.Donizar yang aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama di Pasaman dan Pasaman Barat ini mendesak pemerintah kabupaten termasuk Pemerintah Provinsi Sumbar menuntaskan validasi data rumah yang luluhlantak di sejumlah kawasan di Pasaman dan Pasaman Barat akibat gempa itu.
"Untuk itu validasi data rusak berat, rusak sedang dan ringan harus jelas, agar bantuan rehab rekon bisa tersalurkan dengan jelas," ujar Donizar.Menurutnya, jangan sampai ada permainan data di lapangan. Seperti, jika rumah itu rusak ringan dijadikan statusnya rusak sedang. Begitu juga rumah rusak sedang dijadikan statusnya rumah rusak berat.
Hal ini harus dihindari karena dapat memperlambat penyaluran bantuan itu kepada masyarakat yang terdampak gempa tersebut.Ia menambahkan, dalam pembahasan di DPRD Sumbar beberapa waktu lalu, ia terus memperjuangkan agar bantuan rehab rekon nominalnya betul-betul dapat membantu masyarakat yang terdampak, seperti Rp20 juta untuk rumah rusak berat.
"Kita terus mengawal ini. Kita ingin agar masyarakat betul-betul mendapatkan bantuan itu," pungkasnya.Sementara itu, data yang dihimpun, Pemkab Pasbar, Pemprov Sumbar dan tim pendataan di lapangan telah duduk dan membahas progres validasi data terhadap penerima bantuan rehab rumah rusak berat pada korban gempa Talamau.
Editor : Eriandi
