"Kebijakan perhutanan sosial di Sumbar memang diarahkan untuk memberikan keberpihakan pada masyarakat. Pendekatan IAD ini akan menjadi model yang dapat ditiru oleh daerah lain dalam mengembangkan perhutanan sosial," kata Yozawardi.
Dengan adanya kesepakatan ini, Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat menjadi pionir dalam pengembangan perhutanan sosial berbasis IAD di Sumatera Barat. Program ini tidak hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal melalui berbagai inisiatif pemberdayaan.
Dalam kesempatan tersebut juga ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Pesisir Selatan dengan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi yang berlangsung di Kantor Bupati Pesisir Selatan.
Kerjasama ini juga mencakup pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, termasuk pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, pengembangan usaha pertanian berkelanjutan, serta aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu, upaya untuk memperkuat lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat juga menjadi bagian penting dari kesepakatan ini.(yose) Editor : yoserizal
