PADANG - Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan sejauh mana birokrasinya melaksanakan fungsinya dengan baik. Tidak jarang publik menyorot bagaimana birokrasi pemerintahan tersebut bekerja. Karena substansi dari tugas dan kewenangan pemerintahan dilaksanakan tersebut dilaksanakan oleh birokrasi. Pemerintah sangat sadar dengan sorotan publik sehingga melalui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi menyusun Desain Besar Reformasi Birokrasi yang tertuang ke dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Pemerintah Kota Padang memiliki jumlah ASN yang cukup banyak untuk melaksanakan fungsi birokrasi yang ada. Data BPS Kota Padang tahun 2024 mencatat jumlah ASN di Kota Padang mencapai 7.522 orang. Jumlah ini tentu masih jauh dari memadai untuk melaksanakan pelayanan publik, pemberdayaaan masyarakat, pembangunan dan mengatur bagaimana masyarakat melaksanakan aktifitasnya. Dalam konteks inilah ASN ini perlu diperkuat fungsinya dengan mengikuti desain besar reformasi birokrasi tersebut.
"Saya memang memberi perhatian khusus pada ASN di Kota Padang yang jumlahnya masih belum ideal untuk melayani hampir 1 juta warga Kota Padang. Karenanya reformasi birokrasi menjadi pilihan strategis dalam program unggulan yang Saya susun bersama Buya Maigus. Pengalaman Saya mereformasi birokrasi ini membawa keberhasilan yang sangat memuaskan ketika memimpin Kota Padang Panjang. Ini terbukti dengan keberhasilan yang mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Ada dua aspek yang akan saya beri perhatian khusus dalam program unggulan terkait dengan reformasi birokrasi ini, yaitu bagaimana mereformasi pola pikir ASN dan meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam melaksanakan tupoksi mereka," terang Fadly Amran yang didampingi Maigus Nasir dalam kegiatan sosialisasi yang mereka lakukan sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota di Kecamatan Koto Tangah.
Reformasi birokrasi seyogyanya diikuti peningkatan kesejahteraan ASN. Sebab dengan kesejahteraan yang baik, ASN akan dapat memaksimalkan tugas dan kewenangannya dalam menyelenggarakan fungsi birokrasi, terutama di Kota Padang. Lebih lanjut Fadly Amran menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan ASN melalui peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Menurutnya tidak mungkin fungsi pemerintahan ini berjalan dengan baik, kalau ASN yang bekerja di lingkungan pemerintahan kota ini masih mengkhawatirkan tentang pendapatan mereka yang diterima setiap bulan.
"Tidak mungkin Saya akan menurunkan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai-Red) yang sudah ada. Malah Saya mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan walikota sebelumnya memberikan TPP ini. Jelas TPP ini sebagai upaya meningkatkan motivasi kerja ASN di lingkungan Pemko Padang untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahkan saya juga berpikir dan akan mengkaji lebih serius bagaimana TPP ini bisa dinaikan agar kualitas pelayanan publik di Kota Padang juga meningkat," jelas Fadly Amran.
Upaya Pemerintah Kota Padang meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai ini sangat memungkinkan mengingat potensi Pendapatan Asli Daerah di Kota Padangmsaih bisa dimaksimalkan. Misalnya dari catatan BPS, realisasi PAD Kota Padang tahun 2023 sebesar Rp612,83 miliar rupiah yang berasal dari Rp438,18 milyar dari pajak daerah, Rp41,26 milyar dari retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp16,37 milyar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp116,85 milyar. Khusus realisasi jenis pendapatan dari aspek pajak daerah dan retribusi daerah masih jauh dari target yang ditetapkan."Saya sudah melihat struktur anggaran Kota Padang sepertinya PAD ini bisa ditingkat terutama pada jenis pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang masih jauh dari target yang ada. Saya memberi perhatian khusus terkait dengan dua jenis pendapatan tersebut untuk meningkatkan PAD Kota Padang. Jika ini bisa ditingkatkan, tentu tidak hanya warga Kota Padang yang akan mendapatkan manfaat terutama menikmati hasil pembangunan, tapi juga ASN yang sudah bekerja maksimal melaksanakan tugasnya. Sudah selayaknya mereka kita beri apresiasi dengan meningkatkan TPP ini " terang Fadly optimis.
"Selain masalah TPP yang perlu ditingkatkan ini, Saya juga memberi perhatian pada jenjang karier ASN sesuai dengan kompetensi mereka. Hal ini perlu Saya lakukan karena jabatan karier ASN ini harus sesuai dengan prinsip merit system dan bukan karena kedekatan dengan walikota atau wakil walikota" tambah Fadly Amran.
Komitmen pasangan Fadly Amran-Maigus Nasir ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mereka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan pembangunan daerah yang melekat dengan fungsi birokrasi ini. Pilihan program unggulan yang disampaikan dalam sosialisasi di Koto Tangah ini sangat penting untuk Kejayaan Kota Padang ke depan. (*)
Editor : Bambang Sulistyo
