Selain itu Fraksi Nasdem juga menilai perlunya BUMD dikolaborasikan dengan investor dan pihak swasta dan melakukan evaluasi kinerja serta target BUMD secara berkala.
Endarmy mengatakan Pemprov juga perlu memperhatikan realisasi penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan tingkat penyerapan yang rendah seringkali menjadi kendala untuk transfer dana dari pusat.
"Pemprov Sumbar perlu meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam penggunaan anggaran," ujarnya.
Selain itu, pemprov juga mesti menyusun program rencana pembangunan yang realistis dan tepat sasaran agar dana dari pemerintah pusat dapat direalisasikan.
Fraksi Nasdem juga mempertanyakan langkah-langkah apa yang telah dilakukan pemprov untuk memperjuangkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk Sumbar.
"Selama beberapa tahun belakangan jumlah dana transfer dari pusat justru cenderung menurun," katanya.
Selain Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar juga menyoroti perihal dana transfer dari pemerintah pusat untuk Sumbar yang terus menurun."Kami menilai Pemprov Sumbar mesti lebih gesit dan intensif berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait dana transfer tersebut," ujar Juru Bicara Fraksi Golkar Sitti Izati Azis.
Apalagi, tambah dia, dana dari pemerintah pusat masih sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan di Sumbar.
Untuk diketahui, pendapatan daerah pada APBD Sumbar Tahun 2025 memang diproyeksikan turun signifikan dibanding Tahun 2024.
Editor : Eriandi
