SEMARANG - Analis politik Universitas Diponegoro Semarang Budi Setiyono menilai konsep dana aspirasi usulan Dewan Perwakilan Rakyat tidak sesuai dengan rasionalitas manajemen publik."Kalau Presiden menolak, ya, memang seharusnya ditolak. Domain anggaran itu kan pada eksekutif, sementara lembaga legislatif domainnya pada perencanaan," katanya di Semarang, Jumat (26/6)malam.
Penasihat politik tokoh oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi itu mengutarakan dana aspirasi setidaknya bertentangan jika dilihat dari dua aspek, pertama pada ketidaksesuaian perencanaan kegiatan.Menurut dia, tata kelola atau mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dalam satu portofolio tunggal yang terkait satu sama lain untuk satu tujuan yang pasti.
"Dalam artian begini, DPR tidak bisa meminta alokasi dana khusus yang akan dilaksanakannya untuk kegiatan meski berdasarkan aspirasi masyarakat. Kan sudah ada mekanismenya," katanya.Kedua, kata dia, dari profesionalitas pelaksanaan juga tidak sesuai karena DPR bukan ditugaskan utuk melaksanakan anggaran secara teknis. Namun, merumuskan sesuai dengan kepentingan rakyat. (*/lek)Sumber: antara
Editor : Eriandi
