Oleh Habibi IslamiDepartemen Ilmu Politik, Universitas Andalas
Papua merupakan provinsi yang kaya akan keanekaragaman budaya dan sumber daya alam, namun wilayah tersebut telah menjadi panggung konflik antara kelompok separatis bersenjata, yang dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Konflik ini telah mengakibatkan kekacauan dan penderitaan bagi penduduk setempat dan menjadi tantangan serius bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas wilayah tersebut.Konflik antara KKB dan TNI di Papua telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan akar permasalahan yang kompleks, diwarnai dengan sejarah penjajahan, diskriminasi dan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat dan aparat keamanan menjadi salah satu faktor munculnya KKB.
KKB sering melakukan aksi kekerasan bersenjata, seperti penyerangan terhadap pos TNI/Polri, penembakan warga sipil dan perusakan infrastruktur publik. Di sisi lain, aparat keamanan dalam melakukan operasi penegakan hukum di Papua juga tak jarang diwarnai dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).Melansir dari Komnas HAM dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA), menunjukkan sebuah grafik jumlah kasus temuan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua beberapa tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) meningkat drastis di tahun 2023. Menurut pemantauan Komnas HAM, pada 2023, sekitar 60 persen kasus kekerasan terjadi di dua daerah otonom yang baru, yakni Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Adapun kasus pelanggaran HAM dipicu oleh kekerasan terhadap aksi penolakan kebijakan-kebijakan kontroversial yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan siklus kekerasan antara kelompok sipil bersenjata dan aparat keamanan termasuk TNI.
Baru- baru ini beredarnya video yang menayangkan tindakan penganiayaan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap warga di Papua Tengah. Menunjukkan bahwa hal tersebut telah melakukan pelanggaran HAM dan bertentangan dengan kewajiban negara dalam menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi yang termaktub dalam Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ditambah lagi, tindakan ini juga menyalahi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.Namun kita tidak bisa melihat dari satu sisi kita juga harus melihat dari sisi aparat keamanan, dimana aparat keamanan tersebutlah yang lebih tau bagaimana kondisinya di lapangan. KKB itu sendiri telah melakukan aksi kriminalitas baik itu kepada warga sipil maupun terhadap aparat keamanan juga, ini menunjukkan tak ada asap jika tak ada api.Melihat dari sebuah komentar salah satu anggota TNI di sosial media yang mengatakan bahwa “lettingnya di Papua meninggal dengan mengenaskan posisi memakai baju dinas di dalam mobil, dihujani batu kali panah dan tombak, melihat kondisi jenazah ini sakit hati melihatnya (DI MANA KOMNAS HAM) letting saya punya keluarga dan punya anak istri”.Kasus-kasus yang terjadi antaran KKB dan aparat keamanan ini menjadi dilema bagi sistem peradilan. Di satu sisi, penegakan hukum perlu dilakukan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan menjaga stabilitas keamanan. Di sisi lain, pendekatan humanis dan dan dialogis juga diperlukan untuk membangun kepercayaan dan mencari solusi damai.
Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan konflik di Papua, seperti pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan pendekatan dialogis dengan melibatkan berbagai pihak. Pendekatan ini perlu terus diperkuat dan diiringi dengan langkah nyata untuk menyelesaikan akar permasalahan di Papua.Sistem peradilan dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik di Papua dengan mengedepankan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Penegakan hukum yang adil dan transparan dapat membantu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kasus ini merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Sistem peradilan HAM memiliki peran penting dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Namun, banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut.
