Pembangunan membutuhkan sumber daya manusia yang baik dan mampu menjalankan semua rencana yang telah disusun pemerintah. Karenanya pembangunan sumberdaya manusia berkualitas merupakan amanat prioritas pembangunan nasional.
Namun demikian saat ini pemerintah Indonesia sedang berkutat menyelesaikan permasalahan stunting. Stunting adalah isu penting yang menjadi perhatian nasional. Percepatan penurunan stunting menjadi program prioritas pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun hingga 14%.
Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stunting adalah kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Menurut WHO stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO, akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infesi berulang / kronis terjadi dalam 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).
Penanganan stunting menjadi hal yang penting untuk diperhatikan secara serius karena berdampak pada kondisi gagal tumbuh pada anak yang bersifat irreversible. Penanganan stunting menjadi hal krusial karena stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga kualitas sumber daya manusia.
Kementrian Kesehatan menyatakan, stunting berdampak terhadap perkembangan kognitif, motoric dan verbal, peningkatan penyakit degenerative , kejadian kesakitan dan kematian.
Tidak hanya itu, UNICEF juga menyebutkan bahwa anak stunting memiliki rata-rata Intelligence Quotient (IQ) sebelas poin lebih rendah dibandingkan skor IQ anak tidak stunting. Menyebabkan turunnya kapasitas intelektual atau kecerdasan pada usia dewasa sehingga menyebabkan produktivitas yang rendah. Jika tidak ditangani serius, efek jangka panjang bisa merugikan target Indonesia maju 2045.Faktanya berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, satu dari lima balita di Indonesia mengalami stunting, atau sekitar 21,6%. Lalu bagaimana dengan Sumatera Barat?
Prevalensi stunting Sumatera Barat meningkat dari 23,3% pada tahun 2021 menjadi 25,2% pada tahun 2022. Tentu saja angka ini diatas rata rata nasional 21,6% dan jauh dari target nasional 2024 yaitu 14%.
Perlu upaya banyak pihak untuk menurunkan angka stunting di Sumatera Barat dan turut menyukseskan target nasional. Selain pemerintah pusat dan daerah, program ini memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat, organisasi, lembaga swasta dan universitas melalui gerakan masyarakat sadar stunting untuk pencegahan dan pemberantan.
Termasuk didalamnya peran media massa, melaui posisinya sebagai agen perubahan. Media memberikan penyadaran melalui pemberitaannya. Penyampaian informasi pada masyarakat menjadi penting.
