Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal hingga 54% terhadap lebih dari 60 negara mitra dagang—termasuk Indonesia—ia menyebut kebijakannya sebagai bentuk “perdagangan yang adil.” Namun pertanyaannya, inikah yang dimaksud dengan fair trade? Apakah sistem perdagangan global kini akan ditentukan oleh tarif sepihak, bukan aturan bersama? Dalam konteks ini, mimpi Trump tentang keadilan dagang justru menciptakan ketidakadilan struktural baru yang sangat merugikan negara-negara berkembang.
Tarif Tanpa Proporsi: Indonesia Jadi Korban
Melalui infografik terbaru yang kami susun, terlihat jelas betapa tidak proporsionalnya kebijakan tarif Trump. Indonesia dikenai tarif 32%, padahal defisit perdagangannya dengan AS “hanya” sekitar USD 18 miliar. Bandingkan dengan Vietnam yang memiliki defisit USD 123 miliar namun dikenai tarif 46%, atau Tiongkok dengan defisit hampir USD 300 miliar dan tarif 34%.
Tarif yang dikenakan pada Indonesia tidak mencerminkan beban yang seimbang atau berbasis data. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan lagi soal koreksi neraca dagang, melainkan strategi geopolitik untuk menekan negara-negara mitra agar tunduk pada kepentingan ekonomi domestik AS.
Fair Trade atau Fear Trade?Dalam literatur perdagangan internasional, konsep fair trade merujuk pada sistem yang menjamin akses pasar adil, perlindungan hak pekerja, dan keberlanjutan lingkungan. Namun dalam praktik yang diterapkan oleh Trump, fair trade bergeser menjadi fear trade, yakni perdagangan berbasis tekanan tarif, sanksi, dan ancaman pengucilan dari pasar.
Banyak negara ASEAN kini berada dalam posisi sulit. Vietnam, Thailand, Kamboja, dan Indonesia terkena tarif antara 30–49%. Padahal kawasan ini telah menjadi pilar penting dalam rantai pasok global, terutama pasca-pandemi. Ketimbang memperkuat kolaborasi, Trump justru menciptakan polarisasi.
Dampak Nyata: Daya Saing dan Lapangan Kerja Terancam
