Ada apa dan mengapa program makan siang dan susu gratis begitu kontroversi dan menjadi polemik ditengah publik? Sementara, hal yang dilontarkan itu adalah perintah Pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang telah berlarut-larut tidak dituntaskan. Adalah pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah menyampaikan gagasannya pada masa kampanye lalu sebagai sesuatu ide yang luar biasa dan diluar kerangka buku teks (out of the box thinking). Sebab, program makan siang ini merupakan wujud komitmen konstitusional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, alinea ke-4, yaitu: Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Justru, seharusnya kebijakan program makan siang gratis telah dijalankan oleh pemerintahan yang dipimpin presiden sebelumnya. Pasalnya, banyak fungsi dan manfaatnya dalam mencapai cita-cita dan tujuan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, program makan siang ini bukanlah pertama kali dilaksanakan oleh suatu negara. Ada sekitar 64 negara dengan kebijakan beragam telah melakukannya, yang tersebar di benua Asia-Afrika, Eropa, dan Amerika.
Di kawasan Asia dan Asia Tenggara saja, Jepang dan India telah lama melaksanakan kebijakan program makan siang gratis bagi siswa. Jepang lebih dahulu menjalankannya pada tahun 1898, dalam bentuk subsidi program bagi kelompok masyarakat miskin (maskin) yang dikenal dengan istilah Shokuiku. Barulah, pada tahun 1945, kebijakan program makan siang gratis ini dibuatkan undang-undangnya, sebagai landasan hukum berkekuatan mengikat. Kemudian, India menjalankan program serupa pada 1955. Program ini dikenal dengan istilah Mid Day-Meal Scheme, dalam bentuk skema khusus.
Negara tetangga Indonesia, Malaysia, juga memulai program makan siang gratis bagi siswanya pada 1979, sedangkan Vietnam telah lebih awal memulai, yaitu 1977. Sebagian besar latar belakang kebijakan pemerintah negara-negara itu melaksanakan program makan siang gratis dikarenakan meningkatnya angka kemiskinan dan kasus kurang gizi atau stunting.
Selanjutnya, bagaimanakah halnya dengan program makan siang gratis yang ditawarkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 2 tersebut? Seperti apakah skema dan pola penganggarannya, serta berada pada kewenangan kementerian/lembaga mana pengelolaannya terkait siswa Indonesia sebagai sasaran program (targeting)?
Kelompok Sasaran dan Rekayasa AnggaranJumlah siswa Indonesia berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada tahun ajaran 2023/2024 adalah 53,14 juta orang. Barangkali, porsi kuantitaf yang sangat besar inilah membuat banyak pihak di dalam negeri menyangsikan keberhasilan program makan siang gratis itu.
Dari jumlah tersebut, hampir 50% atau mayoritas berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), sebanyak 24,04 juta orang (data BPS, 24.832.346). Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 9,97 juta orang (data BPS, 10.084.560). Sedangkan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 5,32 juta orang (data BPS, 5.016.558) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 5,08 juta orang (data BPS, 5.258.426).
Di dalam pemerintahan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang selama ini menggeluti soal keuangan negara seperti menerima beban, dan kebingungan mencari terobosan. Alasannya, rancangan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2025 sebesar 2,48%-2,8% dari produk domestik bruto, dan defisit itu melebar dibandingkan APBN 2024 yang sebesar 2,29%.
Bahkan, keberatan menkeu ini juga didukung oleh pihak lembaga lender seperti Bank Dunia, melalui Kepala Perwakilan World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen. Kahkonen menyerukan Indonesia harus tetap patuh dengan aturan defisit fiskal. Lalu, apa urusan Bank Dunia dengan kebijakan program negara yang berdaulat?
