Tantangan Sekolah PAUD Swasta terhadap Kebijakan Pemdes Berdasarkan Permendikbud No.18/2018, Studi Kasus di TK Insan Bangsa Pessel

Foto Lidia Fransiska
×

Tantangan Sekolah PAUD Swasta terhadap Kebijakan Pemdes Berdasarkan Permendikbud No.18/2018, Studi Kasus di TK Insan Bangsa Pessel

Bagikan opini
Ilustrasi Tantangan Sekolah PAUD Swasta terhadap Kebijakan Pemdes Berdasarkan Permendikbud No.18/2018, Studi Kasus di TK Insan Bangsa Pessel

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama di desa-desa yang sering kali memiliki keterbatasan sumber daya. Studi ini memfokuskan pada TK Insan Bangsa di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai representasi sekolah swasta PAUD di daerah pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah ini menghadapi tantangan utama seperti keterbatasan dana dan infrastruktur. Pemerintah desa tidak memenuhi kebutuhan operasional dan pembangunan sekolah PAUD. Kurangnya dukungan infrastruktur juga mempengaruhi kualitas layanan PAUD yang dapat diberikan oleh sekolah. Meskipun demikian, TK Insan Bangsa menunjukkan keuletan dengan mengembangkan inovasi dalam pendekatan pembelajaran yang berfokus pada anak dan bermain, meningkatkan minat belajar serta hasil belajar anak-anak secara keseluruhan. Komunitas lokal dan orang tua memainkan peran penting dalam mendukung operasional sekolah PAUD ini. Rekomendasi dari studi ini mencakup nonaktifnya alokasi dana dari pemerintah desa untuk insentif pendidik, infrastruktur, dan program kesehatan terintegrasi di TK Insan Bangsa Oleh pemerintah Desa Nagari Kudo-Kudo Inderapura. Koordinasi yang lebih baik antar berbagai pihak juga diperlukan untuk memastikan semua anak di desa mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi kebijakan PAUD di tingkat desa dapat lebih berhasil dalam mendukung perkembangan anak usia dini di Indonesia.

Pentingnya PAUD diatur melalui berbagai kebijakan nasional, salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018, yang bertujuan untuk memastikan akses dan kualitas pendidikan yang merata di seluruh negeri. Terutama pada Pasal 11 ayat 3 : Pemerintah Desa bertanggung jawab mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD melalui pemberian bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana dan/ bantuan Pendidik. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini sering menghadapi tantangan di lapangan, terutama di Sekolah swasta di desa-desa terutama TK Insan Bangsa. Pemerintah desa tidak mendukung sepenuhnya dalam penyelenggaraan PAUD.

Meskipun berusaha mencari pendanaan dari sumber-sumber eksternal, seperti bantuan dari yayasan atau donatur pribadi, ketersediaan dan keberlanjutan pendanaan sering menjadi tidak pasti. Pemerintah desa, yang seharusnya menjadi sumber dukungan utama, terkadang tidak mampu memberikan kontribusi finansial yang memadai. Hal ini bisa disebabkan oleh tidak dianggarkannya dari dana desa karena alasan tertentu yang seharusnya hal ini bisa menjadi perhatian dari pemerintah desa dan pemerintah daerah akan peran dan kontribusi masyarakat sebagai penyelenggara sekolah swasta dalam mencerdaskan anak bangsa pada pengoptimalan penyelenggaraan PAUD. Tenaga pendidik yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola pendidikan anak usia dini merupakan aset yang sangat penting dalam memastikan kualitas layanan pendidikan yang baik

Selain itu, kurangnya pemahaman akan pentingnya PAUD di tingkat lokal juga menjadi tantangan serius. Beberapa pemerintah desa mungkin kurang menyadari peran krusial PAUD dalam pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang suatu daerah. Advocacy dan pendidikan kepada pemerintah desa tentang manfaat PAUD bagi perkembangan anak dan masyarakat dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan dukungan mereka.

Dampak dari kurangnya dukungan pemerintah desa terhadap PAUD tidak hanya terasa dalam kualitas layanan pendidikan yang diberikan, tetapi juga dalam kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Anak-anak di desa-desa dengan dukungan yang minim cenderung mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal.

TK Insan Bangsa merupakan salah satu dari sekolah yang menyediakan layanan PAUD di desa ini, dengan jumlah siswa dan pendidik yang memadai. Selain itu, pemerintah desa mengalami keterbatasan dalam menyediakan dana yang cukup untuk mendukung PAUD, termasuk untuk insentif pendidik, pembangunan sarana, dan program kesehatan terintegrasi.

TK Insan Bangsa berusaha untuk mengatasi tantangan ini dengan cara melakukan perbaikan sebagian kecil infrastruktur dengan dana yang mereka peroleh melalui kemitraan dan sumbangan. Namun demikian, TK Insan Bangsa juga menunjukkan keuletan dalam menghadapi tantangan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui inovasi dalam pendekatan pembelajaran. Dengan fokus pada pendekatan berpusat pada anak dan pendekatan bermain, sekolah ini berhasil menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan anak-anak untuk belajar dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan mereka. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan minat belajar anak-anak, tetapi juga membantu dalam memperbaiki hasil belajar mereka secara keseluruhan.

Di tengah kebijakan nasional yang menegaskan hak setiap anak untuk mendapat pendidikan yang layak, termasuk PAUD, pemerintah daerah seharusnya berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan ini. Namun, sekolah swasta sebagai penyelenggara utama di beberapa desa sering menghadapi tantangan besar, khususnya dalam hal pembiayaan dan infrastruktur. Kurangnya dukungan finansial dari pemerintah desa seringkali menghambat upaya mereka dalam memenuhi standar nasional PAUD. Studi ini penting untuk menyoroti peran penting sekolah swasta dalam mengatasi kesenjangan akses PAUD di daerah yang tidak terlayani dengan baik oleh pendidikan formal pemerintah. Dengan memahami tantangan yang mereka hadapi, dapat dicari solusi untuk meningkatkan dukungan pemerintah desa atau mengembangkan model kemitraan yang lebih efektif antara sekolah swasta, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Harapannya, hasil studi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas PAUD di Indonesia, memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (***)

Bagikan

Opini lainnya
Terkini
pekanbaru