Berbagai daerah di Indonesia termasuk Sumatera Barat semakin dekat dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024
Sebagai sebuah pesta demokrasi, Pilkada adalah momentum penting yang memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan suara dalam memilih pemimpin yang akan membawa daerahnya ke arah kemajuan. Namun, lebih dari sekadar memilih, Pilkada juga menuntut kualitas demokrasi—baik dari segi partisipasi publik, keamanan, maupun transparansi dan ketertiban pelaksanaan.
Di tengah euforia kampanye dan persiapan teknis, Pilkada di banyak daerah menghadapi tantangan yang tak sedikit. Mulai dari ancaman rendahnya partisipasi akibat apatisme masyarakat hingga potensi gangguan keamanan di sejumlah wilayah. Untuk itu, penting bagi semua pihak—penyelenggara pemilu, aparat keamanan, hingga pasangan calon—untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berlangsung aman, damai, dan penuh integritas.
Salah satu aspek yang tak kalah penting adalah kesiapan masyarakat sebagai pemilih. Pilkada bukan hanya tentang pasangan calon yang memaparkan visi-misinya, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat bisa memahami, mengkritisi, dan menentukan pilihan dengan bijak. Media massa berperan penting dalam memberikan informasi yang akurat dan seimbang mengenai calon kepala daerah, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi ini.
Tak kalah penting, pihak penyelenggara perlu menjamin netralitas dan kelancaran teknis Pilkada, dari persiapan logistik hingga keamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Simulasi yang dilakukan di beberapa daerah adalah langkah konkret yang baik, menunjukkan keseriusan penyelenggara dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan di lapangan.Akhirnya, Pilkada adalah kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk ikut membangun masa depan daerahnya. Dengan menjaga kedamaian dan keamanan bersama, kita dapat memastikan bahwa Pilkada menjadi ajang yang mencerminkan semangat demokrasi yang sesungguhnya—jujur, adil, dan partisipatif. Masyarakat sebagai pemilih, penyelenggara, dan aparat keamanan memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas demi kesejahteraan bersama.
Tidak hanya prosesnya saja berjalan baik dan lancar, tentunya diharapkan, pilkada menghasilkan pemimpin yang bisa menunaikan janji-janji kampanye. Tidak hanya retorika semata saat pilkada. Kadang hal-hal ini menjadi penyebab rendahnya angka partisipasi pemilih menggunakan haknya. Merasa tak ada manfaatnya pilkada, hidup seperti itu saja, tidak ada perubahan.
Kembali ke tujuan dasar dari pelaksanaan pilkada adalah menghasilkan pemimpin untuk membawa masyarakat ke taraf hidup yang baik dan sejahtera. Bukankah tujuan dari politik itu adalah mencapai kekuasaan untuk kesejahteraan masyarakat luas.
