Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali menjadi korban kekerasan di Malaysia. Dalam insiden terbaru, aparat Malaysia menembaki sekelompok PMI, mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya dalam kondisi kritis. Keempat korban yang selamat saat ini sedang dirawat di sejumlah rumah sakit di Malaysia. Tragedi ini memicu keprihatinan dan kecaman dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil.
Insiden ini patut disesalkan. Apapun alasan yang diberikan oleh aparat Malaysia, tindakan penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia tidak dapat dibenarkan. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menyatakan bahwa berdasarkan informasi dari Polis Diraja Malaysia (PDRM), para PMI tersebut "hendak keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal". Namun, klaim ini tidak serta-merta membenarkan penggunaan kekerasan yang berlebihan.
Otoritas Malaysia menyebutkan bahwa para pekerja migran tersebut diduga menabrakan kapal mereka ke kapal APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia) sebanyak empat kali dan mencoba menyerang menggunakan parang. Namun, keterangan ini dibantah oleh dua WNI, HA dan MZ, yang mengaku tidak melakukan perlawanan dengan senjata tajam. Mereka bersama dua WNI lainnya kini sedang dirawat di rumah sakit, sambil menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai insiden ini.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Indonesia, Judha Nugraha, menegaskan bahwa pihaknya mendorong otoritas Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini. Termasuk di dalamnya adalah kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force) oleh aparat Malaysia. Indonesia perlu mendesak Malaysia agar kasus ini tidak dibiarkan menguap begitu saja. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya, termasuk para pekerja migran yang seringkali berada dalam posisi rentan.
Tragedi ini bukanlah yang pertama kali terjadi. LSM Migrant Care mencatat puluhan kasus kematian pekerja migran Indonesia di tangan aparat Malaysia yang belum terungkap. Selama 20 tahun terakhir, setidaknya 75 PMI telah meninggal karena diduga dibunuh oleh aparat Malaysia tanpa proses peradilan. Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo, menyatakan bahwa kasus serupa terus berulang tanpa penyelesaian yang tuntas. Hampir setiap tahun, insiden serupa terjadi, namun penyelesaiannya selalu terhenti di tengah jalan.Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah tegas untuk melindungi warganya. Selain mendesak investigasi yang transparan dan independen, Indonesia juga perlu memperkuat diplomasi dan kerja sama bilateral dengan Malaysia untuk memastikan perlindungan hak-hak PMI. Di sisi lain, upaya pencegahan terhadap migrasi non-prosedural juga perlu ditingkatkan, termasuk melalui sosialisasi dan pemberian akses informasi yang jelas kepada calon PMI mengenai risiko dan prosedur migrasi yang aman.
Tragedi ini harus menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa nyawa manusia adalah hal yang paling berharga. Kekerasan terhadap pekerja migran, apapun alasannya, tidak dapat dibenarkan. Sudah saatnya semua pihak, baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia, bekerja sama untuk menghentikan lingkaran kekerasan ini dan memastikan keadilan bagi para korban. (***)
