Salah satu aspek paling mengesankan dari perubahan ini adalah kecepatannya. Jika biasanya RUU penting seperti UU Perlindungan Data Pribadi butuh waktu bertahun-tahun, revisi Tatib DPR ini melesat secepat kilat.
Mungkin kita perlu mengusulkan agar semua permasalahan bangsa—mulai dari kemiskinan hingga harga beras, mulai dari korupsi hingga stunting —dibahas di bawah Tatib DPR. Siapa tahu solusinya bisa ditemukan dalam tiga jam juga?
Tentu, revisi ini dilakukan dengan alasan luhur: menjaga "kehormatan DPR". Apakah ini berarti kehormatan DPR selama ini begitu rentan hingga perlu dilindungi dengan peraturan yang memungkinkan mereka menilai kinerja pejabat negara seenaknya? Jika benar begitu, mungkin kita perlu mengatur ulang definisi "kehormatan".
Jika revisi Tatib ini dibiarkan, kita harus bersiap menghadapi berbagai kejutan lainnya. Mungkin di masa depan, DPR bisa menentukan siapa yang boleh menjadi dosen, wartawan, atau bahkan dokter.
Kita tidak boleh menganggap enteng kekuatan Tatib DPR. Hari ini pejabat negara yang dievaluasi, besok bisa saja rakyat biasa yang harus melalui uji kelayakan agar tetap menjadi warga negara.
Satu hal yang pasti, revisi Tatib DPR ini bukan sekadar perubahan aturan biasa. Ini adalah eksperimen ketatanegaraan yang spektakuler. Entah kita sedang menyaksikan tragedi konstitusi atau komedi politik terbesar abad ini, yang jelas kita semua telah menjadi penonton dalam sebuah pertunjukan yang luar biasa absurd.Jadi, mari kita nikmati sajian akrobat politik ini, pantau ke mana arahnya. Dan jangan lupa, siapkan popcorn!
*Cak AT - Ahmadie Thaha*
_Ma'had Tadabbur al-Qur'an, 6/2/2025_
