PADANG - Beredar laporan secara daring dari sejumlah media sosial WhatsApp pada DPRD Sumbar Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dipertahor) Sumbar menyebut pegawainya tidak pandai kerja. Dia juga mengatakan tidak takut dengan Anggota DPRD Sumbar termasuk dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ada 14 poin dalam laporan tersebut menyebutkan sejumlah keluhan terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Pertahor, Febrina Tri Susila Putri yang ditujukan pada DPRD Sumbar. Laporan itu beredar dari sejumlah media sosial juga diterima Singgalang.
Kepala Febrina Tri Susila Putri dihubungi terkait hal itu mengatakan akan menyelesaikan secara internal Pemprov Sumbar. "Ini akan kita selesaikan secara internal sesuai dengan aturan yang berlaku,"jawabannya singkat saat dikonfirmasi, Selasa (25/62024).
Menurutnya, biarkan Pemprov Sumbar yang memprosesnya sesuai prosedur.
"Saya kawatir, jika menjelaskan akan menjadi tafsiran baru,"jawabnya singkat.
Dari laporan tersebut diantaranya berbunyi, Dinas Pertanian Sumbar, enggan untuk mematuhi keputusan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Sumbar. Kepala Dipertahor Sumbar tidak melaksanakan kegiatan yang sudah dianggarkan. Terlihat dari realisasi kegiatan yang terbaru 15% .Kepala Dipertahor juga disebut hanya mengumpulkan proposal saja. Bahkan proposal yang turun berdasarkan suka atau tidak suka sehingga sampai berbulan-bulan di rumah dinas. Padahal itu adalah pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh staf saja.
Kemudian Rina dituding arogansi, kepala dinas dalam membaca RPJMD terlalu dangkal. Sehingga staf dalam melaksanakan kegiatan menjadi kebingungan. Parahnya lagi RPJMD diimplementasikan berdasarkan pemikirannya sendiri. Ada peristiwa dimana Direktur Dirjen Kementerian Pertanian pernah mengatakan KADIS pertanian Sumbar " sombong dan bodoh".
Dalam laporan yang sama, diungkapkan sejak Febrina Tri Susila Putri menjabat Kadis Pertahor Sumbar, anggaran APBN dari Rp57 miliar pada 2022, sekarang menjadi hanya Rp26 miliar. Itu terjadi karena faktor ketidakmampuan dalam bekerja dan berkoordinasi pusat. Selain itu APBN hanya dapat terserap realisasinya sebanyak 17%. Parahnya ada satker yang masih realisasi 0 %.
Dari laporan itu juga, staf ditakut-takuti. Bahkan kadis terkesan dua muka, karna dibalik rapat resmi. Masih ada rapat dan kebijakan yang membuat kegiatan stagnan sehingga kesepakatan dari hasil RDP dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak terlaksana.
Editor : yoserizal
