PADANG @ Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kehutanan meluncurkan buku Perhutanan Sosial, Jumat (30/8) di Hotel Pangeran Beach Padang. Peluncuran buku tersebut dilakukan satu hari setelah peluncuran Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial.
Buku setebal 267 halaman tersebut diluncurkan oleh Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy. Audy berharap buku tersebut bisa menambah semangat pengurus dan pengelola perhutanan sosial untuk memanfaatkan hutan tanpa menebang kayu.
"Ini komitmen kita untuk membangkitkan perekonomian petani hutan di Sumatera Barat. Kita punya hutan yang luas. Untuk itu kita mendorong masyarakat mendapatkan manfaat dari hutan tanp merusaknya,"sebut Audy.
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi mengatkan Pemprov Sumbar akan memaksimalkan potensi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Seperti jasa lingkungan dengan menjadi objek wisata. Begitu juga dengan hasil hutan lainnya.
Diketahui manfaat perhutanan sosial dapat menciptakan sumber daya manusia profesional, pemanfaatan hutan yang terintegrasi, pengurangan konflik tenurial dan upaya pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan.
Secara umum lima tahun terakhir, Pemprov Sumbar sudah berhasil meningkatkan kesejahteraan petani hutan melalui perhutanan sosial. Sehingga dapat mendekati upah minimum provinsi (UMP) Sumbar."Buku ini mencatat keberhasilan dan dampak perhutanan sosial pada petani hutan. Buku ini juga merekam mereka yang sangat peduli dan hidup dengan tanpa merusaknya,"sebut Yozarwardi.
Disebutkannya, dalam buku tersebut juga dipaparkan sejumlah fakta dan data bagaimana perhutanan sosial telah mengubah pola pikir masyarakat terhadap hutan. Hutan itu bukan lagi tempat menebang kayu, tapi banyak manfaat yang dapat dikembangkan untuk perekonomian.
"Potensi itu berbeda-beda disetiap daerahnya. Paling tidak ada 25 cerita perhutanan sosial yang telah mengubah pendapatan masyarakat di Sumbar ditulis dalam buku ini,"sebutnya.
Bedah Buku
Editor : yoserizal
